Medan (Antaranews Sumut) - DPRD Sumatera Utara mendorong pembentukan dewan transportasi aehingga dengan demikian berbagai persoalan terkait tranaportasi terutama soal anggaran dapat terselesaikan.
"Kita mengusulkan agar dibentuk Dewan Transportasi agar persoalan-persoalan transportasi di Sumut dapat terselesaiian. Termasuk juga persolan egosektoral masing daerah yang berjalan sendiri-sendiri," kata Anggota Komisi D DPRD Sumut, Leonard Samosir, di Medan, Rabu, saat rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Sumut, di Medan, Rabu.
Komisi D DPRD Sumut mengaku sangat prihatin persoalan transportasi kurang mendapat perhatian serius di Provinsi Sumut, salah satunya dengan minimnya anggaran yang dialokasi kepada Dinas Perhubungan Sumut yakni Rp17 miliar pada tahun 2018.
Ironisnya lagi dengan anggaran yang sedikit tersebut, hingga September lalu baru terserap hanya 51,32 persen.
"Sudahlah anggarannya minim serapannya minim. Kita melihatnya macam tak penting kali persoalan transportasi ini," kata Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menambahkan.
Padahal lanjut Sutrisno seharusnya anggaran Dishub ini semestinya bersinerji dengan program Dinas Bina Marga Sumut khususnya terkait pembangunan jalan, karena dimana jalan yang dibangun pasti ada fasilitas yang berkaitan dengan rambu-rambu jalan.
"Dibeberapa daerah seperti itu bersinerji dia. Jalannya Bina Marga, kelengkapan lalintas dan rambunya Dishub. Jangan sampai pemasangan ramb7 yang seharusnya kewenangan Dishub malah yang mengerjakan Dinas PU Binamarga," katanya.
Sementara itu Kabid Lalulintas Dishub Sumut Darwin Purba menyambut baik harapan Komisi D Sumut untuk mendorong pembentukan Dewan Transportasi.
Darwin juga mengatakan kalau serapan anggaran 2018 diyakini akan diatas 90 persen nantinya.
"Saat ini ada beberapa proyek yang belum selesai. Tapi berdasarkan pengalaman pasti nanti diatas 92 persen realisasi anggarannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Kita mengusulkan agar dibentuk Dewan Transportasi agar persoalan-persoalan transportasi di Sumut dapat terselesaiian. Termasuk juga persolan egosektoral masing daerah yang berjalan sendiri-sendiri," kata Anggota Komisi D DPRD Sumut, Leonard Samosir, di Medan, Rabu, saat rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Sumut, di Medan, Rabu.
Komisi D DPRD Sumut mengaku sangat prihatin persoalan transportasi kurang mendapat perhatian serius di Provinsi Sumut, salah satunya dengan minimnya anggaran yang dialokasi kepada Dinas Perhubungan Sumut yakni Rp17 miliar pada tahun 2018.
Ironisnya lagi dengan anggaran yang sedikit tersebut, hingga September lalu baru terserap hanya 51,32 persen.
"Sudahlah anggarannya minim serapannya minim. Kita melihatnya macam tak penting kali persoalan transportasi ini," kata Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menambahkan.
Padahal lanjut Sutrisno seharusnya anggaran Dishub ini semestinya bersinerji dengan program Dinas Bina Marga Sumut khususnya terkait pembangunan jalan, karena dimana jalan yang dibangun pasti ada fasilitas yang berkaitan dengan rambu-rambu jalan.
"Dibeberapa daerah seperti itu bersinerji dia. Jalannya Bina Marga, kelengkapan lalintas dan rambunya Dishub. Jangan sampai pemasangan ramb7 yang seharusnya kewenangan Dishub malah yang mengerjakan Dinas PU Binamarga," katanya.
Sementara itu Kabid Lalulintas Dishub Sumut Darwin Purba menyambut baik harapan Komisi D Sumut untuk mendorong pembentukan Dewan Transportasi.
Darwin juga mengatakan kalau serapan anggaran 2018 diyakini akan diatas 90 persen nantinya.
"Saat ini ada beberapa proyek yang belum selesai. Tapi berdasarkan pengalaman pasti nanti diatas 92 persen realisasi anggarannya," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018