Medan (Antaranews Sumut) - DPRD Sumatera Utara mendorong agar Pemerintah provinsi setempat memberikan peningkatan kesejahteraan kepada para guru honor tingkat SMA sederajat, salah satu cara dengan meningkatkan gaji honor mereka pada tahun 2019 mendatang.
"Kita khususnya di Banggar sangat setuju agar honor para guru honor ini ditingkatkan. Memang untuk tahun 2019 Provsu menganggarkan Rp92 miliar. Honor jam mengajar yang tadi Rp40 ribu naik jadi 65 ribu," kata Anggota Banggar DPRD Sumut yang juga Ketua Fraksi PAN Aripay Tambunan di Medan, Rabu.
Dalam rapat Banggar lanjut, Aripay dirinya bersama anggota Banggar terus mempertanyakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) apakah anggaran Rp92 miliar sudah dapat menampung pembayaran gaji honor yang ada.
Oleh karenanya, Banggar meminta sebelum pengesahan APBD 2019 yang direncanakan disahkan Kamis ini (22/11) jumlah tersebut dapat ditingkatkan lagi.
"Kita miris melihat kondisi guru honor kita. Tidak hanya honornya kecil, pembayarannya pun terkadang enam bulan sekali atau tiga bulan sekali. Makanya kita di semua fraksi ini terus mendesak prihal kepastian kesejahteraan guru," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Aripay juga berharap alokasi 20 persen anggaran pendidikan sesuai yang diamanahkan dalam UU Pendidikan hendaknya postur anggarannya berada disatu dinas yakni Dinas Pendidikan.
"Memang 20 persen itu termasuk belanja tidak langsung termasuk gaji pegawai. Tapi maunya janganlah pula anggaran pendidikan yang 20 persen itu tersebar di beberapa dinas, seperti di dinas Pemuda dan olahraga atau dinas lainnya atau Diklat. Ya harus fokus di satu dinas saja, yakni dinas pendidikan,"ujarnya.
Begitupun Aripay menyadari betul keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Sumut pada 2019 ini dimana harus tersandera persoalan hutang ke Kabupaten Kota yakni Dana Bagi Hasil (DBH).
Apalagi Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajecshah komit untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada termasuk hutang di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.
"Kita sangat mengapresiasi gubernur kita yang ingin menyelesaikan hutang DBH. Karena memang hutang ini harus dibayar dan DBH inu sangat dibutuh oleh Pemkab dan Pemko. Ini bukti kalau Kepala Daerah kita sangat mendukung pembangunan di daerah,"ujar Aripay yang juga wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Kita khususnya di Banggar sangat setuju agar honor para guru honor ini ditingkatkan. Memang untuk tahun 2019 Provsu menganggarkan Rp92 miliar. Honor jam mengajar yang tadi Rp40 ribu naik jadi 65 ribu," kata Anggota Banggar DPRD Sumut yang juga Ketua Fraksi PAN Aripay Tambunan di Medan, Rabu.
Dalam rapat Banggar lanjut, Aripay dirinya bersama anggota Banggar terus mempertanyakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) apakah anggaran Rp92 miliar sudah dapat menampung pembayaran gaji honor yang ada.
Oleh karenanya, Banggar meminta sebelum pengesahan APBD 2019 yang direncanakan disahkan Kamis ini (22/11) jumlah tersebut dapat ditingkatkan lagi.
"Kita miris melihat kondisi guru honor kita. Tidak hanya honornya kecil, pembayarannya pun terkadang enam bulan sekali atau tiga bulan sekali. Makanya kita di semua fraksi ini terus mendesak prihal kepastian kesejahteraan guru," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Aripay juga berharap alokasi 20 persen anggaran pendidikan sesuai yang diamanahkan dalam UU Pendidikan hendaknya postur anggarannya berada disatu dinas yakni Dinas Pendidikan.
"Memang 20 persen itu termasuk belanja tidak langsung termasuk gaji pegawai. Tapi maunya janganlah pula anggaran pendidikan yang 20 persen itu tersebar di beberapa dinas, seperti di dinas Pemuda dan olahraga atau dinas lainnya atau Diklat. Ya harus fokus di satu dinas saja, yakni dinas pendidikan,"ujarnya.
Begitupun Aripay menyadari betul keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Sumut pada 2019 ini dimana harus tersandera persoalan hutang ke Kabupaten Kota yakni Dana Bagi Hasil (DBH).
Apalagi Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajecshah komit untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada termasuk hutang di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.
"Kita sangat mengapresiasi gubernur kita yang ingin menyelesaikan hutang DBH. Karena memang hutang ini harus dibayar dan DBH inu sangat dibutuh oleh Pemkab dan Pemko. Ini bukti kalau Kepala Daerah kita sangat mendukung pembangunan di daerah,"ujar Aripay yang juga wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018