Tanjungbalai (Antaranews Sumut) - Anggota DPRD Tanjungbalai Hj.Nesi Ariyani mempersoalkan mutasi dan promosi jabatan dijajaran Pemkot Tanjungbalai, dimana ada seorang perawat di Puskesmas dilantik menjadi Lurah tanpa telaah disiplin ilmu yang dimiliki.
Hal itu diungkapkan Nesi dalam kesempatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) 2019 dipimpin Wakil Ketua DPRD Leiden Butar Butar bersama Tim Anggaran Eksekutif dan Legeslatif serta Kepala OPD dijajaran Pemkot Tanjungbalauli, Selasa.
Menurut Nesi, mutasi/promosi jabatan pada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) fungsional menjadi pejabat struktural tidak akan membawa dampak positif terhadap jalannya pemerintahan dengan baik.
"Apa petingnya seorang perawat dilantik menjadi Lurah. Bahkan kami (DPRD) menduga bahwa pejabat bersangkutan hanya berpikir untuk mendapat tunjangan jabatan tanpa intropeksi diri apakah mampu untuk mengemban amanah tugas sesuai jabatannya," kata Nesi politisi Hanura itu.
Dia melanjutkan, dalam hal pengangkatan pejabat tersebut Wali Kota dinilai tidak memiliki tolak ukur atau dasar penilaian tentang disiplin ilmu seseorang untuk diangkat menjadi pejabat struktural, sehingga dikuatirkan berdampak terhadap capaian kinerja pejabat bersangkutan.
Karena itu, Nesi mengimbau agar kedepannya Wali Kota lebih dulu menelaah atau mecari tau tentang disiplin ilmu pejabat yang dipromosikan menduduki suatu jabatan struktural, bukan karena adanya sesuatu atau "setoran".
"Kami yakin bahwa Wali Kota sebenarnya tidak mengetahui tentang disiplin ilmu pejabat yang diangkat apakah layak atau tidak menduduki suatu jabatan. Pengangkatan atau promosi jabatan ini lebih terkesan atau patut diduga transaksional," ungkap Nesi Ariyani.
Sebagaimana diinformasikan, pada
Jum'at (2/11) lalu sebanyak 138 orang pejabat eselon III dan IV dilantik berdasarkan SK Wali Kota Tanjungbalai Nomor 820/276/K/2018 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Salah satunya seorang Perawat Mahir di Puskes Semula Jadi dilantik menjadi Lurah Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Hal itu diungkapkan Nesi dalam kesempatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) 2019 dipimpin Wakil Ketua DPRD Leiden Butar Butar bersama Tim Anggaran Eksekutif dan Legeslatif serta Kepala OPD dijajaran Pemkot Tanjungbalauli, Selasa.
Menurut Nesi, mutasi/promosi jabatan pada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) fungsional menjadi pejabat struktural tidak akan membawa dampak positif terhadap jalannya pemerintahan dengan baik.
"Apa petingnya seorang perawat dilantik menjadi Lurah. Bahkan kami (DPRD) menduga bahwa pejabat bersangkutan hanya berpikir untuk mendapat tunjangan jabatan tanpa intropeksi diri apakah mampu untuk mengemban amanah tugas sesuai jabatannya," kata Nesi politisi Hanura itu.
Dia melanjutkan, dalam hal pengangkatan pejabat tersebut Wali Kota dinilai tidak memiliki tolak ukur atau dasar penilaian tentang disiplin ilmu seseorang untuk diangkat menjadi pejabat struktural, sehingga dikuatirkan berdampak terhadap capaian kinerja pejabat bersangkutan.
Karena itu, Nesi mengimbau agar kedepannya Wali Kota lebih dulu menelaah atau mecari tau tentang disiplin ilmu pejabat yang dipromosikan menduduki suatu jabatan struktural, bukan karena adanya sesuatu atau "setoran".
"Kami yakin bahwa Wali Kota sebenarnya tidak mengetahui tentang disiplin ilmu pejabat yang diangkat apakah layak atau tidak menduduki suatu jabatan. Pengangkatan atau promosi jabatan ini lebih terkesan atau patut diduga transaksional," ungkap Nesi Ariyani.
Sebagaimana diinformasikan, pada
Jum'at (2/11) lalu sebanyak 138 orang pejabat eselon III dan IV dilantik berdasarkan SK Wali Kota Tanjungbalai Nomor 820/276/K/2018 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Salah satunya seorang Perawat Mahir di Puskes Semula Jadi dilantik menjadi Lurah Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018