Pematangsiantar (Antaranews Sumut) - Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah terkesan mengecewakan rakyat berpenghasilan rendah yang tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Orang Miskin (Formikom) Siantar-Simalungun.
Dalam aksi ke kantor kepala daerah untuk mengadukan nasibnya, Walikota dan pejabat utama lainnya tidak ada yang mendengarkan aspirasi mereka, kecuali Kabag Pemerintahan, Junaedi.
"Kalau memang tidak mau mengurusi masalah warga, ya jangan jadi Walikota," kata Koordinator aksi, Lipen Simanjuntak.
Begitupun massa yang berasal dari Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba itu tetap menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan pendataan ulang penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera.
Dalam praktiknya, warga pemilik kartu keluarga sejahtera, tidak pernah menerima bantuan sosial PKH dan tiga bulan terakhir tidak lagi mendapat rastra.
Sementara, warga ekonomi mampu, di antaranya pegawai negeri sipil, dan orang yang sudah meninggal, tetapi ada hubungan keluarga dengan aparat kelurahan serta petugas pendataan, terdaftar sebagai penerima.
"Ada 12.900-an penerima, dan kebanyakan kerabat pemerintahan setempat dan orang mampu," sebut Lipen.
Kabag Pemerintahan berjanji Pemerintah Kota melakukan pendataan ulang, membandingkan data masyarakat dengan data di kelurahan.
"Kami akan melakukan verifikasi, dan perlu data pembanding dari warga," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Dalam aksi ke kantor kepala daerah untuk mengadukan nasibnya, Walikota dan pejabat utama lainnya tidak ada yang mendengarkan aspirasi mereka, kecuali Kabag Pemerintahan, Junaedi.
"Kalau memang tidak mau mengurusi masalah warga, ya jangan jadi Walikota," kata Koordinator aksi, Lipen Simanjuntak.
Begitupun massa yang berasal dari Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba itu tetap menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan pendataan ulang penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera.
Dalam praktiknya, warga pemilik kartu keluarga sejahtera, tidak pernah menerima bantuan sosial PKH dan tiga bulan terakhir tidak lagi mendapat rastra.
Sementara, warga ekonomi mampu, di antaranya pegawai negeri sipil, dan orang yang sudah meninggal, tetapi ada hubungan keluarga dengan aparat kelurahan serta petugas pendataan, terdaftar sebagai penerima.
"Ada 12.900-an penerima, dan kebanyakan kerabat pemerintahan setempat dan orang mampu," sebut Lipen.
Kabag Pemerintahan berjanji Pemerintah Kota melakukan pendataan ulang, membandingkan data masyarakat dengan data di kelurahan.
"Kami akan melakukan verifikasi, dan perlu data pembanding dari warga," katanya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018