Medan, (Antaranews Sumut) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan masih tetap fokus mengawasi 11 provinsi yang rawan dengan kebakaran hutan atau lahan sebagai komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas rumah kaca.
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Agus Justianto di Medan, Rabu mengatakan, 11 provinsi itu antara lain Riau, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan dan termasuk Sumatera Utara.
"Kalau kebakaran hutan dan lahan bisa ditekan dan diikuti tindakan lain seperti pengurangan penggunaan bahan bakar minyak, maka penurunan emisi GRK (Gas Rumah bisa semakin cepat dilakukan,"katanya.
Dia mengatakan itu saat mewakili Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya membuka 8th Indonesia Climate Change Forum dan Expo 2018 di Medan yang diikuti puluhan perusahaan seperti Asian Agri.
Agus menyebutkan, sesuai Paris Agreement, pada tahun 2030, penurunan GRK dengan upaya sendiri ditargetkan sebesar 29 persen dan 41 persen dengan bantuan luar negeri.
Untuk Indonesia penurunan emisi sebesar 29 persen akan dicapai dari forest and use sebesar 17 persen dan dari energi sebesar 11 persen serta dari pertanian, industri, dan limbah sebesar 1 persen.
Selain mengawasi, Pemerintah, kata dia juga akan menjalankan tindakan tegas terhadap pelaku perusak lingkungan termasuk perusahaan.
"Pameran Indonesia Climate Change Forum dan Expo seperti saat ini serta Proper yang merupakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan, juga menjadi salah satu cara pemerintah mengedukasi dan mengajak perusahaan untuk bersama -sama peduli dengan lingkungan,"katanya.
Adapun tindakan tegas, kata Agus, bukan hanya dengan membawa masalah kerusakan lingkungan ke ranah hukum seperti ke kepolisian dan pengadilan, tetapi juga memberi sanksi lain seperti pencabutan izin usaha.
"Pemanasan global telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Indonesia sendiri merasakan dampak pemanasan global seperti adanya bencana alam dan bencana ekologis seperti frekuensi kejadian banjir dan longsor sehingga penjagaan lingkungan memang harus dilakukan bersama,"ujarnya.
Pelaksana harian Sekda Provinsi Sumut, Ibnu Sri Utomo menyebutkan,Pemprov Sumut juga terus meningkatkan pengawasan terhadap pengrusakan lingkungan.
Termasuk, katanya, sedang dipelajari penyebab banjir dan longsor di Kabupaten Mandailing Natal yang memakan korban jiwa hingga belasan orang.
"Tim yang terdiri dari berbagai kalangan sedang turun.Tentunya kalau benar ada perusak lingkungan, maka akan di bawa ke ranah hukum,"katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Agus Justianto di Medan, Rabu mengatakan, 11 provinsi itu antara lain Riau, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan dan termasuk Sumatera Utara.
"Kalau kebakaran hutan dan lahan bisa ditekan dan diikuti tindakan lain seperti pengurangan penggunaan bahan bakar minyak, maka penurunan emisi GRK (Gas Rumah bisa semakin cepat dilakukan,"katanya.
Dia mengatakan itu saat mewakili Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya membuka 8th Indonesia Climate Change Forum dan Expo 2018 di Medan yang diikuti puluhan perusahaan seperti Asian Agri.
Agus menyebutkan, sesuai Paris Agreement, pada tahun 2030, penurunan GRK dengan upaya sendiri ditargetkan sebesar 29 persen dan 41 persen dengan bantuan luar negeri.
Untuk Indonesia penurunan emisi sebesar 29 persen akan dicapai dari forest and use sebesar 17 persen dan dari energi sebesar 11 persen serta dari pertanian, industri, dan limbah sebesar 1 persen.
Selain mengawasi, Pemerintah, kata dia juga akan menjalankan tindakan tegas terhadap pelaku perusak lingkungan termasuk perusahaan.
"Pameran Indonesia Climate Change Forum dan Expo seperti saat ini serta Proper yang merupakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan, juga menjadi salah satu cara pemerintah mengedukasi dan mengajak perusahaan untuk bersama -sama peduli dengan lingkungan,"katanya.
Adapun tindakan tegas, kata Agus, bukan hanya dengan membawa masalah kerusakan lingkungan ke ranah hukum seperti ke kepolisian dan pengadilan, tetapi juga memberi sanksi lain seperti pencabutan izin usaha.
"Pemanasan global telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Indonesia sendiri merasakan dampak pemanasan global seperti adanya bencana alam dan bencana ekologis seperti frekuensi kejadian banjir dan longsor sehingga penjagaan lingkungan memang harus dilakukan bersama,"ujarnya.
Pelaksana harian Sekda Provinsi Sumut, Ibnu Sri Utomo menyebutkan,Pemprov Sumut juga terus meningkatkan pengawasan terhadap pengrusakan lingkungan.
Termasuk, katanya, sedang dipelajari penyebab banjir dan longsor di Kabupaten Mandailing Natal yang memakan korban jiwa hingga belasan orang.
"Tim yang terdiri dari berbagai kalangan sedang turun.Tentunya kalau benar ada perusak lingkungan, maka akan di bawa ke ranah hukum,"katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018