Binjai, (Antaranews Sumut) - Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, membentuk tim pengawasan pemeriksaan kepatuhan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan agar program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.
Wali kota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, Rabu, mengatakan, dengan adanya tim pengawasan dapat meningkatkan disiplin pengusaha untuk mendaftarkan para pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan yang berlalu.
?Mungkin sekarang peserta BPJS Ketenagakerjaan di Binjai masih sedikit jumlahnya. Namun dengan adanya Kawasan Industri Binjai (KIB) nantinya akan ada ribuan tenaga kerja yang harus diperhatikan hak?haknya,? katanya.
Ia juga menambahkan banyak investor dan pekerja asing akan masuk. Karena itu perlu disiapkan satu sistem yang terintegrasi. Keberadaan kantor imigrasi di Binjai menjadi sangat penting untuk pengawasan orang asing.
?Kita akan segera punya kantor imigrasi, Pemko Binjai sudah menyiapkan tempatnya," ujarnya. `
Pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, Polres Binjai dan Kajari bersama Pemko untuk memenuhi hak-hak pekerja.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai Tengku Muhammad Haris Sabri Sinar melaporkan rencana pengukuhan tim pengawasan dalam waktu dekat dan program kerja tahun 2018.
Haris Sabri Sinar menjelaskan tim pengawasan diketuai Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Wakil Ketua Kapolres Binjai, sekretaris Kepala Kantor BPJS ketenagakerjaan Binjai, anggota antara lain Inspektur Kota Binjai, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan OPD lain yang terkait dengan ketenagakerjaan.
?Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Wali kota bertugas untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum terkait kepatuhan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan melakukan sosialisasi bersama program jaminan sosial ketenagakerjaan demi tercapainya universal coverage,? katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Wali kota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, Rabu, mengatakan, dengan adanya tim pengawasan dapat meningkatkan disiplin pengusaha untuk mendaftarkan para pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan yang berlalu.
?Mungkin sekarang peserta BPJS Ketenagakerjaan di Binjai masih sedikit jumlahnya. Namun dengan adanya Kawasan Industri Binjai (KIB) nantinya akan ada ribuan tenaga kerja yang harus diperhatikan hak?haknya,? katanya.
Ia juga menambahkan banyak investor dan pekerja asing akan masuk. Karena itu perlu disiapkan satu sistem yang terintegrasi. Keberadaan kantor imigrasi di Binjai menjadi sangat penting untuk pengawasan orang asing.
?Kita akan segera punya kantor imigrasi, Pemko Binjai sudah menyiapkan tempatnya," ujarnya. `
Pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, Polres Binjai dan Kajari bersama Pemko untuk memenuhi hak-hak pekerja.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai Tengku Muhammad Haris Sabri Sinar melaporkan rencana pengukuhan tim pengawasan dalam waktu dekat dan program kerja tahun 2018.
Haris Sabri Sinar menjelaskan tim pengawasan diketuai Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Wakil Ketua Kapolres Binjai, sekretaris Kepala Kantor BPJS ketenagakerjaan Binjai, anggota antara lain Inspektur Kota Binjai, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan OPD lain yang terkait dengan ketenagakerjaan.
?Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Wali kota bertugas untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum terkait kepatuhan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan melakukan sosialisasi bersama program jaminan sosial ketenagakerjaan demi tercapainya universal coverage,? katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018