Medan, (Antaranews Sumut) - DPRD Sumatera Utara memiliki lima rancangan peraturan daerah yang menjadi prioritas untuk dibahas selama tahun 2018 karena memiliki dampak langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pada rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Pemprov Sumut ke-70 di Medan, Senin, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan, sesuai dengan hasil rapat kerja lembaga yang terangkum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), DPRD Sumut akan membahas 23 rancangan peraturan daerah (ranperda) selama tahun 2018.
Dari jumlah itu, ada ranperda yang menjadi prioritas dan dianggap terpentingt yakni tentang fasilitas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, tentang keolahragaan, tentang ketenegakaerjaan, tentang penyandang disabilitas, serta ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeeasan.
Untuk menyukseskan pembahasan, pihaknya mengharapkan pada kalangan perguruan tinggi, ahli ilmu hukum, budayawan, pemerhati sosial, ormas untuk dapat memberikan gagasan dan pokok pikiran.
Gagasan, masukan, dan pokok pikirantersebut sangat diperlukan untuk memperkaya materi dalam penyusunan naskah akademik pada penyusun ranperda.
Menurut Wagirin, pengutamaan lima ranperda tersebut karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam tentang fasilitas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut, terdapat sekitar 350 ribu pengguna atau 2,5 persen dari jumlah penduduk provinsi tersebut.
Dari aspek usia, pengguna narkoba di Sumut tersebut hampir menyeluruh, mulai usia 10 tahun hingga 59 tahun dan menempatkan Sumut sebagai peringkat tiga nasional dalam penyalahgunaan narkoba.
"Bahkan ada pelajar Kelas 5 SD yang ditemukan menggunakan sabu-sabu," katanya.
Kondisi yang lebih memperihatinkan, dari data BNN itu juga diketahui bahwa 27 persen pengguna zat berbahaya bagi kesehatan itu adalah pelajar dan mahasiswa yang merupakan usia produktif dan calon penerus bangsa.
Berbagai fenomena negatif tersebut tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak pada penegakan hukum, budaya, keamanan, dan stabilitas pertahanan negara
"Secara pemerintahan, itu juga berdampak pencapaian kualitas indek pembangunan manusia," katanya dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Sumut Erry Nuradi, Wagub Sumut Nurhajizah Marpaung, dan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto.
Rapat paripurna itu juga dihadiri mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin, beberapa mantan sekdaprov Sumut, dan sejumlah tokoh masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Pada rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Pemprov Sumut ke-70 di Medan, Senin, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan, sesuai dengan hasil rapat kerja lembaga yang terangkum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), DPRD Sumut akan membahas 23 rancangan peraturan daerah (ranperda) selama tahun 2018.
Dari jumlah itu, ada ranperda yang menjadi prioritas dan dianggap terpentingt yakni tentang fasilitas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, tentang keolahragaan, tentang ketenegakaerjaan, tentang penyandang disabilitas, serta ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeeasan.
Untuk menyukseskan pembahasan, pihaknya mengharapkan pada kalangan perguruan tinggi, ahli ilmu hukum, budayawan, pemerhati sosial, ormas untuk dapat memberikan gagasan dan pokok pikiran.
Gagasan, masukan, dan pokok pikirantersebut sangat diperlukan untuk memperkaya materi dalam penyusunan naskah akademik pada penyusun ranperda.
Menurut Wagirin, pengutamaan lima ranperda tersebut karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam tentang fasilitas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut, terdapat sekitar 350 ribu pengguna atau 2,5 persen dari jumlah penduduk provinsi tersebut.
Dari aspek usia, pengguna narkoba di Sumut tersebut hampir menyeluruh, mulai usia 10 tahun hingga 59 tahun dan menempatkan Sumut sebagai peringkat tiga nasional dalam penyalahgunaan narkoba.
"Bahkan ada pelajar Kelas 5 SD yang ditemukan menggunakan sabu-sabu," katanya.
Kondisi yang lebih memperihatinkan, dari data BNN itu juga diketahui bahwa 27 persen pengguna zat berbahaya bagi kesehatan itu adalah pelajar dan mahasiswa yang merupakan usia produktif dan calon penerus bangsa.
Berbagai fenomena negatif tersebut tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak pada penegakan hukum, budaya, keamanan, dan stabilitas pertahanan negara
"Secara pemerintahan, itu juga berdampak pencapaian kualitas indek pembangunan manusia," katanya dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Sumut Erry Nuradi, Wagub Sumut Nurhajizah Marpaung, dan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto.
Rapat paripurna itu juga dihadiri mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin, beberapa mantan sekdaprov Sumut, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018