Jatinangor, (Antaranews Sumut) - Presiden RI kelima Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri menerima gelar doktor honoris causa ketujuh dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2018.
Megawati menerima gelar doktor HC dari IPDN atas jasa-jasanya di bidang politik pemerintahan, khususnya selama dia menjabat sebagai Presiden RI kelima.
"Tim promotor telah mempelajari nilai dan mempertimbangkan gagasan, semangat, jasa yang terhormat ibu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai Presiden kelima terutama terkait kebijakan strategis politik pemerintahan," ujar Rektor IPDN Ermaya Suradinata, dalam acara sesi penganugerahan doktor HC kepada Megawati, di Kampus IPDN Jatinangor.
Proses penganugerahan gelar doktor HC ini diawali dengan penyampaian pertanggungjawaban pengajuan penganugerahan gelar doktor HC kepada Megawati dari tim promotor yang diketuai Ermaya Suradinata.
Ermaya mengatakan pengajuan gelar ini atas pertimbangan, saran dan pendapat dari Komisi Komponen Ahli yang terdiri dari sejumlah tokoh, yakni Abdul Malik Fajar, AM Hendropriyono, Rokhmin Dahuri, Bungaran Saragih, Dai Bachtiar, Bambang Kusowo, Muradi, Haryadi serta tim anggota senat guru besar yang di dalamnya termasuk Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut Ermaya, tim promotor telah mempelajari, menilai serta mempertimbangkan bahwa Megawati memiliki sejumlah jasa dan gagasan, sehingga layak menerima gelar doktor kehormatan bidang politik pemerintahan dari IPDN.
Gagasan dan jasa Megawati yang menjadi poin penilaian antara lain selama menjabat sebagai Presiden RI kelima terutama terkait dengan kebijakan strategis dan politik pemerintahan, Megawati telah mendorong tata pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap amendemen UUD 1945.
Megawati juga Presiden RI kelima yang menggagas perlu koridor desentralisasi dalam bentuk grand design otonomi daerah.
Selain itu, Megawati telah memberi justifikasi bahwa otonomi daerah perlu diperkuat sebagai pilihan politik pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan NKRI.
Kemudian Megawati merupakan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat terakhir yang konsisten menyelesaikan masalah-masalah desentralisasi setelah dilakukan perubahan UU Pemerintahan Daerah.
Megawati selama menjabat Presiden juga konsisten mengatasi masalah yang terjadi sebagai dampak dari berbagai kebijaksanaan yang berlaku pascatuntutan reformasi 1998, terutama saat krisis ekonomi melanda Indonesia.
Megawati juga dipandang sebagai orang yang berjasa membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF serta mampu mengatasi gerakan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa, seperti di Aceh, Ambon, dan Papua.
Lebih jauh Megawati juga dinilai telah berjasa melakukan penyatuan lembaga kader Pamong Praja melalui ikatan kedinasan. Kepemimpinan Megawati selama 2001-2004, dipandang telah menanamkan landasan bagi pemerintahan yang akan datang.
"Tim promotor menyadari betul betapa besar kebijakan strategis pemerintahan yang dikeluarkan pada periode kepemimpinan 2001-2004. Untuk memperhatikan besar jasa Ibu Megawati dan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, maka dalam forum berwibawa ini Tim Promotor mempunyai alasan kuat untuk mengajukan gelar doktor honoris causa bidang politik pemerintahan kepada Ibu Megawati," kata Ermaya.
Seusai penyampaian pertanggungjawaban itu, prosesi penganugerahan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Rektor IPDN tentang penganugerahan gelar kehormatan kepada Megawati.
Rektor IPDN memutuskan, menetapkan, menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa bidang politik pemerintahan kepada Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri atas jasa dan orientasi dalam bidang penyelengaraan pemerintahan.
Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran sivitas akademika IPDN.
"Saya ucapkan beribu terima kasih kepada IPDN. Sungguh merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapat anugerah gelar doktor honoris causa dari IPDN. Banyak yang memberikan selamat karena saya banyak menerima gelar honoris causa, tapi saya sebetulnya berpikir, makin banyak topi ini sebenarnya makin berat," ujar Megawati.
Adapun Megawati menaruh harapannya agar IPDN dapat terus mencetak kader-kader pamong praja yang nasionalis sesuai dengan tujuan pendiri IPDN yakni Presiden RI pertama Ir Soekarno.
Dalam acara penganugerahan gelar doktor HC itu turut hadir sejumlah tokoh dan petinggi negeri, antara lain mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Mahfud MD, anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan sejumlah anggota legislatif serta pimpinan lembaga tinggi negara.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Megawati menerima gelar doktor HC dari IPDN atas jasa-jasanya di bidang politik pemerintahan, khususnya selama dia menjabat sebagai Presiden RI kelima.
"Tim promotor telah mempelajari nilai dan mempertimbangkan gagasan, semangat, jasa yang terhormat ibu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai Presiden kelima terutama terkait kebijakan strategis politik pemerintahan," ujar Rektor IPDN Ermaya Suradinata, dalam acara sesi penganugerahan doktor HC kepada Megawati, di Kampus IPDN Jatinangor.
Proses penganugerahan gelar doktor HC ini diawali dengan penyampaian pertanggungjawaban pengajuan penganugerahan gelar doktor HC kepada Megawati dari tim promotor yang diketuai Ermaya Suradinata.
Ermaya mengatakan pengajuan gelar ini atas pertimbangan, saran dan pendapat dari Komisi Komponen Ahli yang terdiri dari sejumlah tokoh, yakni Abdul Malik Fajar, AM Hendropriyono, Rokhmin Dahuri, Bungaran Saragih, Dai Bachtiar, Bambang Kusowo, Muradi, Haryadi serta tim anggota senat guru besar yang di dalamnya termasuk Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut Ermaya, tim promotor telah mempelajari, menilai serta mempertimbangkan bahwa Megawati memiliki sejumlah jasa dan gagasan, sehingga layak menerima gelar doktor kehormatan bidang politik pemerintahan dari IPDN.
Gagasan dan jasa Megawati yang menjadi poin penilaian antara lain selama menjabat sebagai Presiden RI kelima terutama terkait dengan kebijakan strategis dan politik pemerintahan, Megawati telah mendorong tata pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap amendemen UUD 1945.
Megawati juga Presiden RI kelima yang menggagas perlu koridor desentralisasi dalam bentuk grand design otonomi daerah.
Selain itu, Megawati telah memberi justifikasi bahwa otonomi daerah perlu diperkuat sebagai pilihan politik pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan NKRI.
Kemudian Megawati merupakan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat terakhir yang konsisten menyelesaikan masalah-masalah desentralisasi setelah dilakukan perubahan UU Pemerintahan Daerah.
Megawati selama menjabat Presiden juga konsisten mengatasi masalah yang terjadi sebagai dampak dari berbagai kebijaksanaan yang berlaku pascatuntutan reformasi 1998, terutama saat krisis ekonomi melanda Indonesia.
Megawati juga dipandang sebagai orang yang berjasa membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF serta mampu mengatasi gerakan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa, seperti di Aceh, Ambon, dan Papua.
Lebih jauh Megawati juga dinilai telah berjasa melakukan penyatuan lembaga kader Pamong Praja melalui ikatan kedinasan. Kepemimpinan Megawati selama 2001-2004, dipandang telah menanamkan landasan bagi pemerintahan yang akan datang.
"Tim promotor menyadari betul betapa besar kebijakan strategis pemerintahan yang dikeluarkan pada periode kepemimpinan 2001-2004. Untuk memperhatikan besar jasa Ibu Megawati dan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, maka dalam forum berwibawa ini Tim Promotor mempunyai alasan kuat untuk mengajukan gelar doktor honoris causa bidang politik pemerintahan kepada Ibu Megawati," kata Ermaya.
Seusai penyampaian pertanggungjawaban itu, prosesi penganugerahan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Rektor IPDN tentang penganugerahan gelar kehormatan kepada Megawati.
Rektor IPDN memutuskan, menetapkan, menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa bidang politik pemerintahan kepada Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri atas jasa dan orientasi dalam bidang penyelengaraan pemerintahan.
Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran sivitas akademika IPDN.
"Saya ucapkan beribu terima kasih kepada IPDN. Sungguh merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapat anugerah gelar doktor honoris causa dari IPDN. Banyak yang memberikan selamat karena saya banyak menerima gelar honoris causa, tapi saya sebetulnya berpikir, makin banyak topi ini sebenarnya makin berat," ujar Megawati.
Adapun Megawati menaruh harapannya agar IPDN dapat terus mencetak kader-kader pamong praja yang nasionalis sesuai dengan tujuan pendiri IPDN yakni Presiden RI pertama Ir Soekarno.
Dalam acara penganugerahan gelar doktor HC itu turut hadir sejumlah tokoh dan petinggi negeri, antara lain mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Mahfud MD, anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan sejumlah anggota legislatif serta pimpinan lembaga tinggi negara.***2***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018