Target pajak PAD Rp 98 miliar

Simalungun (Antaranews Sumut) - Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dari sektor pajak pada tahun 2018 ditargetkan meraih Rp 98.300.000.000 untuk masukan kas daerah setempat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Pemerintah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, di ruang kerja komplek perkantoran bupati di Pamatang Raya, Jumat, mengatakan ada sembilan item pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.

Sembilan item itu, pajak hotel, restoran, mineral bukan logam dan batuan, reklame, air tanah, hiburan, penerangan jalan, PBB pedesaan dan perkotaan, perolehan hak atas tanah dan bangunan, dikelola Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi terbesar dari pajak penerangan jalan dan PBB pedesaan perkotaan dengan upaya kedepan mengoptimalkan pendapatan pajak hotel dan restoran yang memiliki potensi besar di Kabupaten Simalungun.

"Seperti tahun 2017, untuk tahun ini, kita tetap maksimalkan pajak hotel dan restoran," kata Mixnon.

Mixnon mengatakan, kedua item itu, seharusnya menjadi unggulan penarikan pajak, karena di beberapa kawasan kecamatan, terutama di kota turis Parapat yang merupakan bagian kawasan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, banyak usaha hotel dan restoran.

Kendala yang dihadapi selama ini, tidak terpantaunya total pendapatan pelaku usaha tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten Simalungun hanya sekadar mengenakan pajak dari laporan.

 

"Kita berupaya membuat sistem aplikasi yang bisa connecting (terhubung) antara wajib pajak dengan Badan Pendapatan Daerah, dan lima programmer (pembuat program) sudah kita rekrut," kata Mixnon.

Data tahun 2017, realisasi dari sembilan item pajak mencapai Rp72,3 miliar lebih, dengan andil pajak hotel dan restoran lebih dari Rp9,3 miliar.

Capaian itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang totalnya sebanyak Rp 62 miliar. 

Pemkab Simalungun menangani tiga objek PAD, BPD hanya terfokus pada sektor pajak, sedangkan pemanfaatan aset dan retribusi dikelola masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terkait, seperti Badan Perijinan Terpadu, Badan Pengelolaan Keuangan. ***3***