Medan (Antaranews Sumut) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah delapan kabupaten/kota diminta tetap konsentrasi penuh melayani publik agar pemilihan kepala daerah itu tidak memberi dampak negatif pada perekonomian.
"Pengalaman 2013 dan 2015 menunjukkan, walau tidak terlalu besar, pilkada di Sumut menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi," ujar pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo di Medan, Jumat.
Oleh karena itu, kata dia, kondisi itu perlu diantisipasi pada pilkada 2018, apalagi yang menggelar pesta demokrasi itu cukup banyak.
Wahyu menegaskan, pilkada tidak memberi perubahan signifikan pada perekonomian Sumut, kalau layanan publik tetap terjaga dengan baik.
Menurut dia, , layanan publik bisa terganggu khususnya di daerah yang "incumbent" ikut pilkada.
Dengan keikutsertaan mencalon, maka biasanya pejabat akan terfokus pada upaya memenangkan pilkada dan biasanya para aparatur pemerintah daerah juga ikut mendukung sehingga layanan publik terganggu.
" Walaupun tindakan dukung mendukung itu dilarang, namun beberapa bukti kasus terlihat adanya keterlibatan aparatur pemda yang ikut berkampanye," ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Wahyu menegaskan, kalau pelayanan publik terjaga baik, justru pilkada akan mendorong perekonomian.
Alasan dia, di pilkada, belanja nonpemerintah (LNPRT) akan meningkat seiring dengan adanya belanja kampanye tim pendukung pasangan calon kepala daerah.
Belanja cetak, baju, sablon, atribut partai dan lainnya akan mendorong perekonomian.
Belanja pemerintah dalam bentuk program sosial seperti bantuan, subsidi yang juga mendorong konsumsi pemerintah dipastikan menggerakkan perekonomian.
"Selain menjaga layanan.oublik, yang harus dijaga juga adalah kekondusifan suasana di proses pilkada berlangsung," katanya.
Kalau daerah tidak aman, investor bisa melakukan "wait and see" dalam berinvestasi sampai kepastian terpilihnya kepala daerah.
"Gubernur Sumut HT Erry Nuradi yang akhirnya tidak masuk dalam bursa pencalonan diharapkan bisa tetap fokus menjalankan roda pemerintahan di Sumut," katanya.
Gubernur juga diminta dapat mengingatkan pejabat di delapan daerah itu untuk menjaga kekondusifan.
"Pemprov Sumut harus bisa tetap menjadi provinsi penggerak ekonomi Indonesia dengan kemampuan menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen per tahun, " katanya.
Tahun 2018, Pemprov Sumut menargetkan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,4 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Pengalaman 2013 dan 2015 menunjukkan, walau tidak terlalu besar, pilkada di Sumut menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi," ujar pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo di Medan, Jumat.
Oleh karena itu, kata dia, kondisi itu perlu diantisipasi pada pilkada 2018, apalagi yang menggelar pesta demokrasi itu cukup banyak.
Wahyu menegaskan, pilkada tidak memberi perubahan signifikan pada perekonomian Sumut, kalau layanan publik tetap terjaga dengan baik.
Menurut dia, , layanan publik bisa terganggu khususnya di daerah yang "incumbent" ikut pilkada.
Dengan keikutsertaan mencalon, maka biasanya pejabat akan terfokus pada upaya memenangkan pilkada dan biasanya para aparatur pemerintah daerah juga ikut mendukung sehingga layanan publik terganggu.
" Walaupun tindakan dukung mendukung itu dilarang, namun beberapa bukti kasus terlihat adanya keterlibatan aparatur pemda yang ikut berkampanye," ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Wahyu menegaskan, kalau pelayanan publik terjaga baik, justru pilkada akan mendorong perekonomian.
Alasan dia, di pilkada, belanja nonpemerintah (LNPRT) akan meningkat seiring dengan adanya belanja kampanye tim pendukung pasangan calon kepala daerah.
Belanja cetak, baju, sablon, atribut partai dan lainnya akan mendorong perekonomian.
Belanja pemerintah dalam bentuk program sosial seperti bantuan, subsidi yang juga mendorong konsumsi pemerintah dipastikan menggerakkan perekonomian.
"Selain menjaga layanan.oublik, yang harus dijaga juga adalah kekondusifan suasana di proses pilkada berlangsung," katanya.
Kalau daerah tidak aman, investor bisa melakukan "wait and see" dalam berinvestasi sampai kepastian terpilihnya kepala daerah.
"Gubernur Sumut HT Erry Nuradi yang akhirnya tidak masuk dalam bursa pencalonan diharapkan bisa tetap fokus menjalankan roda pemerintahan di Sumut," katanya.
Gubernur juga diminta dapat mengingatkan pejabat di delapan daerah itu untuk menjaga kekondusifan.
"Pemprov Sumut harus bisa tetap menjadi provinsi penggerak ekonomi Indonesia dengan kemampuan menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen per tahun, " katanya.
Tahun 2018, Pemprov Sumut menargetkan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,4 persen.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018