Medan, 10/10 (antarasumut) - Badan Konservasi Sumber Daya Alam diminta segera menuntaskan polemik pembangunan benteng penahan air yang dilakukan Dinas Bina Marga Sumatera Utara di Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang.
Anggota DPRD Sumut Syahrial Tambunan di Medan, Selasa, mengatakan, pihaknya baru-baru ini melakukan reses di area Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak.
Dalam reses tersebut, pihaknya mendengar keluhan warga mengenai adanya polemik dalam pembangunan benteng penahan air yang dilakukan Dinas Bina Marga Sumut.
Benteng penahan air yang akan dibangun dekat area pantai tersebut dimaksudkan agar air laut yang naik ketika pasang tidak sampai memasuki pemukiman warga.
Warga Hamparan Perak sangat bergembira atas pembangunan benteng penahan air tersebut karena air laut yang naik selama ini sering menggenangi rumah warga.
Selain itu, air laut tersebut juga sering merendam sawah milik masyarakat sehingga sering mengalami gagal panen.
"Masyarakat sangat senang atas pembangunan benteng itu karena memang akan membantu dan melindungi mereka," katanya.
Namun, kata Syahrial, program pembangunan yang dijalankan Dinas Bina Marga Sumut itu mendapatkan penentangan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Hal itu disebabkan BKSDA menilai area yang menjadi lokasi pembangunan benteng penahan air tersebut dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung.
Karena itu, politisi Partai Demokrat tersebut mengharapkan BKSDA dan Dinas Bina Marga Sumut dapat menyelesaikan dan mencari jalan tengah atas polemik tersebut.
Apalagi masyarakat sangat mengharapkan keberadaan benteng penahan air tersebut, bahkan mengancam akan memprotes jika pembangunannya dibatalkan.
Pihaknya berharap pembangunan benteng penahan air itu dapat dilanjutkan untuk menyelamatkan pemukiman dan sawah milik masyarakat yang sering gagal panen akibat terendam air laut.
"Hamparan Perak itu termasuk salah satu lumbung beras Deliserdang. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Jangan sampai masyarakat yang dikorbankan," ujar Syahrial. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Anggota DPRD Sumut Syahrial Tambunan di Medan, Selasa, mengatakan, pihaknya baru-baru ini melakukan reses di area Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak.
Dalam reses tersebut, pihaknya mendengar keluhan warga mengenai adanya polemik dalam pembangunan benteng penahan air yang dilakukan Dinas Bina Marga Sumut.
Benteng penahan air yang akan dibangun dekat area pantai tersebut dimaksudkan agar air laut yang naik ketika pasang tidak sampai memasuki pemukiman warga.
Warga Hamparan Perak sangat bergembira atas pembangunan benteng penahan air tersebut karena air laut yang naik selama ini sering menggenangi rumah warga.
Selain itu, air laut tersebut juga sering merendam sawah milik masyarakat sehingga sering mengalami gagal panen.
"Masyarakat sangat senang atas pembangunan benteng itu karena memang akan membantu dan melindungi mereka," katanya.
Namun, kata Syahrial, program pembangunan yang dijalankan Dinas Bina Marga Sumut itu mendapatkan penentangan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Hal itu disebabkan BKSDA menilai area yang menjadi lokasi pembangunan benteng penahan air tersebut dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung.
Karena itu, politisi Partai Demokrat tersebut mengharapkan BKSDA dan Dinas Bina Marga Sumut dapat menyelesaikan dan mencari jalan tengah atas polemik tersebut.
Apalagi masyarakat sangat mengharapkan keberadaan benteng penahan air tersebut, bahkan mengancam akan memprotes jika pembangunannya dibatalkan.
Pihaknya berharap pembangunan benteng penahan air itu dapat dilanjutkan untuk menyelamatkan pemukiman dan sawah milik masyarakat yang sering gagal panen akibat terendam air laut.
"Hamparan Perak itu termasuk salah satu lumbung beras Deliserdang. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Jangan sampai masyarakat yang dikorbankan," ujar Syahrial. ***4***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017