Tanjungbalai,Sumut (Antara)-DPRD Kota Tanjungbalai terus menyoroti dan mempersoalkan buruknya kinerja direktur PDAM Tirta Kualo Ismed Daulay yang dinilai tidak mampu membawa perubahan terhadap kemajuan Badan Usaha Milik Daerah (BBUM) itu.
Kritikan dari lembaga legeslatif itu terungkap dalam sidang paripurna DPRD Tanjungbalai agenda pandangan umum fraksi atas nota pengantar ranperda tentang LKPj Aanggaran Pendapatan dan Belanja Baerah (APBD) tahun anggaran 2016, Senin.
Ketua fraksi PDI Perjuangan Herna Veva mengatakan, persoalan air bersih masih menjadi masalah dan dikeluhkan pelanggan. Baik itu kualitas dan distribusi air bersih serta beban rekening yang tak menentu.
"Kinerja PDAM Tirta Kualo dinilai buruk. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kompetensi direktur dalam memimpin BUMD ini," ujar Herna Veva.
Senada diungkapkan sekretaris fraksi Demokrat-Nasional Sofiya Zahra, warga (pelanggan) sangat resah terhadap kualitas air bersih yang didistribusikan tidak layak untuk dikonsumsi.
Karena itu pemerintah daerah setempat harus tanggap dengan keluhan warga yang menginginkan perubahan ditubuh PDAM, terutama dalam pengolahan dan pendistribusian air yang dianggap tidak profesional.
"Pemkot dalam hal ini saudara Wali Kota Tanjungbalai hendaknya respon terhadap persoalan air bersih yang tidak kunjung teratasi dan meresahkan," ujar Sofiya.
Demikian juga disampaikan ketua fraksi Hanura Hj.Nessy Ariyani, pihaknya menyesalkan kinerja direktur PDAM mau pun Badan Pengawas yang dianggap tidak mampu mengatasi berbagai keluhan pelanggan.
Menurut dia, akibat dikelola orang yang tidak kompeten dan badan pengawas tidak profesional menyebabkan PDAM dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Karena itu, kata Nessy, Wali Kota harus peka terhadap keinginan warga atas ketersediaan air bersih yang begitu penting dalam kebutuhan sehari-hari.***4*** (KR-YWK)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Kritikan dari lembaga legeslatif itu terungkap dalam sidang paripurna DPRD Tanjungbalai agenda pandangan umum fraksi atas nota pengantar ranperda tentang LKPj Aanggaran Pendapatan dan Belanja Baerah (APBD) tahun anggaran 2016, Senin.
Ketua fraksi PDI Perjuangan Herna Veva mengatakan, persoalan air bersih masih menjadi masalah dan dikeluhkan pelanggan. Baik itu kualitas dan distribusi air bersih serta beban rekening yang tak menentu.
"Kinerja PDAM Tirta Kualo dinilai buruk. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kompetensi direktur dalam memimpin BUMD ini," ujar Herna Veva.
Senada diungkapkan sekretaris fraksi Demokrat-Nasional Sofiya Zahra, warga (pelanggan) sangat resah terhadap kualitas air bersih yang didistribusikan tidak layak untuk dikonsumsi.
Karena itu pemerintah daerah setempat harus tanggap dengan keluhan warga yang menginginkan perubahan ditubuh PDAM, terutama dalam pengolahan dan pendistribusian air yang dianggap tidak profesional.
"Pemkot dalam hal ini saudara Wali Kota Tanjungbalai hendaknya respon terhadap persoalan air bersih yang tidak kunjung teratasi dan meresahkan," ujar Sofiya.
Demikian juga disampaikan ketua fraksi Hanura Hj.Nessy Ariyani, pihaknya menyesalkan kinerja direktur PDAM mau pun Badan Pengawas yang dianggap tidak mampu mengatasi berbagai keluhan pelanggan.
Menurut dia, akibat dikelola orang yang tidak kompeten dan badan pengawas tidak profesional menyebabkan PDAM dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Karena itu, kata Nessy, Wali Kota harus peka terhadap keinginan warga atas ketersediaan air bersih yang begitu penting dalam kebutuhan sehari-hari.***4*** (KR-YWK)
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017