Simalungun, 17/6 (Antarasumut) - Pemerintah Kabupaten Simalungun memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2016.
Laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Utara itu diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumut, VM Ambar Wahyuni kepada Bupati Simalungun, JR Saragih di kantor di Medan, Jumat.
Dari hasil audit BPK disebutkan, sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Ambar Wahyuni mengatakan, BPK Sumut berterima kasih kepada Kabupaten Simalungun yang telah menyampaikan laporan hasil daerah yang dimilikinya secara transparan.
"Kabupaten Simalungun termasuk wilayah yang kooperatif dalam memberikan hasil atau aset yang dimilikinya, bahkan setelah dilihat masih dalam batas kewajaran," kata Ambar.
Bupati Simalungun menjelaskan, Kabupaten Simalungun merupakan daerah terluas kedua di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 31 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa lebih.
Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan teliti memberikan data kepada BPK, sehingga, benar-benar transparan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan dan membina laporan dari Kabupaten Simalungun, kita berharap agar di tahun depan Kabupaten Simalungun mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Bupati Simalungun.
Dalam acara penerimaan hasil audit BPK tersebut Bupati Simalungun didampingi Ketua DPRD Simalungun Johalim purba, Sekretaris Daerah, Gidion Purba, Kepala Dinas Keuangan, Jon Suka Jaya Purba, Kepala Dinas Kominfo, Akmal Harif Siregar, Kepala Inspektorat, Frans N Saragih, Kasatpol Pamong Praja, Ronny Butar-Butar.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Utara itu diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumut, VM Ambar Wahyuni kepada Bupati Simalungun, JR Saragih di kantor di Medan, Jumat.
Dari hasil audit BPK disebutkan, sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Ambar Wahyuni mengatakan, BPK Sumut berterima kasih kepada Kabupaten Simalungun yang telah menyampaikan laporan hasil daerah yang dimilikinya secara transparan.
"Kabupaten Simalungun termasuk wilayah yang kooperatif dalam memberikan hasil atau aset yang dimilikinya, bahkan setelah dilihat masih dalam batas kewajaran," kata Ambar.
Bupati Simalungun menjelaskan, Kabupaten Simalungun merupakan daerah terluas kedua di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 31 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa lebih.
Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan teliti memberikan data kepada BPK, sehingga, benar-benar transparan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan dan membina laporan dari Kabupaten Simalungun, kita berharap agar di tahun depan Kabupaten Simalungun mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Bupati Simalungun.
Dalam acara penerimaan hasil audit BPK tersebut Bupati Simalungun didampingi Ketua DPRD Simalungun Johalim purba, Sekretaris Daerah, Gidion Purba, Kepala Dinas Keuangan, Jon Suka Jaya Purba, Kepala Dinas Kominfo, Akmal Harif Siregar, Kepala Inspektorat, Frans N Saragih, Kasatpol Pamong Praja, Ronny Butar-Butar.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017