KPK Di Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, 23/3 (Antarasumut) - Ketua KPK - RI Saat Situmorang melakukan kunjungan kerja supervisi tentang Pencegahan Korupsi, Kamis (23/3) di gedung Hj. Sawiyah kepada segenap pimpinan instansi Pemko Tebing Tinggi, Instansi vertikal ,BUMN, BUMD , Perbankan yang berada di Kota Tebing Tinggi.

Pj Walikota TebingTinggi, H Zulkarnain dalam pertemuan tersebut menyampaikan  hal ini merupakan suatu kehormatan buat Pemko Tebing Tinggi atas kehadiran ketua KPK Saat Situmorang untuk menyampaikan supervisi tentang anti korupsi. 

Pi. Walikota menyampaikan kondisi dan struktural instansi di Tebing Tinggi dan dilaporkan juga telah dibentuk Satgas Saber Pungli. Serta hasil Pemeriksaan BPKP dua tahun masuk WTP. "Kita harapkan dengan pemaparan anggota pimpinan KPK bisa memberikan rambu-rambu dalam melaksanakan tugas,. 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Saut Situmorang, menyampaikan KPK melakukan pendidikan kepada segenap aparatur Pemerintah dilembaga manapun bertugas tentang anti korupsi. Tujuan hidup kita adalah untuk memenangkan persaingan dalam hidup kita. 

Kami di KPK tugasnya tidak hanya menangkapi orang, tetapi melakukan sosialisasi dan kordinasi, supervisi karena persaingan tadi untuk menjadi good government, pencegahan korupsi, monitoring dan mencari bukti untuk melakukan penangkapan. Hukum tidak boleh dibangun oleh rasa benci. 

Kita melihat jauh kedepan, bagaimana  harus berbuat. Kita akan membuat lebih efesien dan efektif. mengajak kita untuk berubah khususnya untuk pejabat negara. Empat yang dinilai interaksi binismen, low on enforcement, Indonesia tidak jelek.

Kriminal justice sistem masih bermasalah, pemerintah daerah masih belum mampu. WTP belum lengkap dan ada masalah, kami akan datang untuk merubah daya saing. Tidak ada jaminan kedepan presiden bisa lebih baik, Tak ada jaminan kedepan Indonesia lebih baik. Kita  mempunyai ide tapi takut terganjal, maka dalam LPJ siap untuk mendampingi.

KPK datang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dimana SKPD bisa menyampaikan programnya dari sekecil kecilnya, Inspektorat harus bisa mengkritik pemerintah setempat. 7.000 surat masuk ke KPK RI, tapi kita tidak bisa menindaknya semua, karena tak mungkin bersalah, jangan kita menindaknya dengan marah, emosi dan iri melihat orang kaya.

Legislatif, yudikatif dan Eksekutif untuk duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi program pembangunan harus sejalan. KPK juga menyiapkan Undang Undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang kaya yang tidak jelas asal usul hartanya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Tebingtinggi AKBP Ciceu Cahyati,Kajari Tebing Tinggi Fajar Rudi Manurung dan Wakil Ketua DPRD Tebing Tinggi Muhammad Hazly Azhari Hasibuan, Sekdako, Johan Samose Harahap.