Binjai, Sumut, 6/3 (Antara) - Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, terus berupaya meningkatkan pelayanan publik menjadi yang terbaik agar bukan sekadar sosialisasi di spanduk.
Ada beberapa aplikasi yang sudah dilakukan yaitu e-perizinan, e-masyarakat, e-dokter, e-anggaran dan e-musrenbang, kata Wali kota Binjai Muhammad Idaham di Binjai, Senin.
Melalui aplikasi yang ada tersebut, masyarakat bisa menyampaikan masalah atau mengurus perizinan secara online.
"Penggunaan aplikasi ini akan mampu mempersingkat waktu pelayanan dan meminimalkan pungutan liar (pungli)," katanya.
Muhammad Idaham menjelaskan, saat ini Pemkot Binjai sedang membangun "command center" yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh program yang berbasis informasi teknologi.
Pemkot Binjai juga akan meluncurkan bus trans Binjai yang menghubungkan antarkecamatan yang nantinya dilengkapi GPS dan hanya berhenti di halte.
"Penumpangnya khusus warga Binjai, tidak dipungut bayaran," ungkapnya.
Pihaknya juga sedang mempersiapkan aplikasi lainnya seperti pengurusan kartu kuning bagi para pencari kerja dan aplikasi untuk orang tua siswa dalam memantau anaknya di sekolah.
"Seluruh aplikasi akan dikendalikan dari `command center` di Sumatera Utara, baru Binjai yang memilikinya," ujarnya.
Wali kota merencanakan akan melakukan peresmian "command center" beserta peluncuran Binjai Smart City pada 20 Maret 2017.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya berencana memasukkan Kota Binjai dalam survei pelayanan publik untuk melihat kepatuhan penyedia layanan publik terhadap UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Ada enam daerah yang telah disurveyi Ombudsman yakni Pemprov Sumut, Pemkot Medan, Pemkab Dairi, Pemkab Langkat, Pemkab Serdang Bedagai, dan Pemkab Deliserdang.
"Survey akan memotret pelayanan publik di instansi pemerintahan di Binjai, dimana UU mewajibkan setiap unit pelayanan untuk memajang atributisasi standar pelayanan publik kepada masyarakat," katanya.
***4***
(T.KR-IFZ/C/I023/I023) 06-03-2017 16:35:21
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Ada beberapa aplikasi yang sudah dilakukan yaitu e-perizinan, e-masyarakat, e-dokter, e-anggaran dan e-musrenbang, kata Wali kota Binjai Muhammad Idaham di Binjai, Senin.
Melalui aplikasi yang ada tersebut, masyarakat bisa menyampaikan masalah atau mengurus perizinan secara online.
"Penggunaan aplikasi ini akan mampu mempersingkat waktu pelayanan dan meminimalkan pungutan liar (pungli)," katanya.
Muhammad Idaham menjelaskan, saat ini Pemkot Binjai sedang membangun "command center" yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh program yang berbasis informasi teknologi.
Pemkot Binjai juga akan meluncurkan bus trans Binjai yang menghubungkan antarkecamatan yang nantinya dilengkapi GPS dan hanya berhenti di halte.
"Penumpangnya khusus warga Binjai, tidak dipungut bayaran," ungkapnya.
Pihaknya juga sedang mempersiapkan aplikasi lainnya seperti pengurusan kartu kuning bagi para pencari kerja dan aplikasi untuk orang tua siswa dalam memantau anaknya di sekolah.
"Seluruh aplikasi akan dikendalikan dari `command center` di Sumatera Utara, baru Binjai yang memilikinya," ujarnya.
Wali kota merencanakan akan melakukan peresmian "command center" beserta peluncuran Binjai Smart City pada 20 Maret 2017.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya berencana memasukkan Kota Binjai dalam survei pelayanan publik untuk melihat kepatuhan penyedia layanan publik terhadap UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Ada enam daerah yang telah disurveyi Ombudsman yakni Pemprov Sumut, Pemkot Medan, Pemkab Dairi, Pemkab Langkat, Pemkab Serdang Bedagai, dan Pemkab Deliserdang.
"Survey akan memotret pelayanan publik di instansi pemerintahan di Binjai, dimana UU mewajibkan setiap unit pelayanan untuk memajang atributisasi standar pelayanan publik kepada masyarakat," katanya.
***4***
(T.KR-IFZ/C/I023/I023) 06-03-2017 16:35:21
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017