Padangsidimpuan, 19/1 (Antarasumut)- DPRD Kota Padangsidimpuan menilai postur APBD Kota Padangsidimpuan sangat rapuh dengan kondisi riilnya dan sebenarnya.

Demikian diutaran Irsan Efendi Nasution, Kamis sore, usai menjalani sidang paripurna terbuka bersama dengan pihak eksekutif (Pemko.red), APBD kita ini disusun tidak berbasis kepada realisasi pendapatan kita di tahun 2016, khususnya pada komponen pendapata asli daerah (PAD) yang terkesan dipaksakan bila diperhatikan.

Irsan Efendi Nasution yang juga Ketua PD Golkar Kota Padangsidimpuan menambahkan, masalah berikutnya adalah APBD tahun anggaran di 2017 dalam tekanan psikologis karena tidak dibayarkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik oleh pemerintah pusat.

Kemudian seyogyanya sesuai dengan peraturan presiden tentang besaran alokasi DAK tahun anggaran 2016 pemerintah Kota Padangsidimpuan masih memiliki sisa pagu DAK senilai Rp 18 M.

Fraksi Partai Golkar menyesalkan sekali buruknya tata kelola pemerintahan khusunya pada management keuangan daerah, sehingga masyarakat Kota Padangsidimpuan kehilangan Rp 18 Miliar lebih dan lebih buruknya lagi itu kita talangi bersama dari sumber pendapatan sektor lainnya, ucap dalam tulisannya.

Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan itu juga menyarankan untuk APBD tahun anggaran 2017 dilakukan antisipasi seperti, mengidentifikasi secara objektif kegiatan-kegiatan yang tertera dalam APBD tahun berjalan diseluruh lingkup SKPD yang sifatnya tidak wajib dilaksanakan pada tahun 2017.

Kemudian melakukan penghematan atas kegiatan yang bersifat konsumtif agar sdtimasi silpa pada rekening umum KAS Daerah Kota Padangsidimpuan menjelang APBD perubahan tahun anggaran 2017 dalam beberapa bulan kedepan sehingga nantinya bisa menopang kondisi APBD tahun anggaran 2017 semakin sehat dan kredibel seperti yang kita inginkan bersama, terangnya.



Pewarta: Khairul Arief

Editor : Juraidi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017