Medan, 21/6 (Antara) - Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi meminta pemerintah kabupaten/kota serius mengatasi dan menekan alih fungsi lahan yang masih terus terjadi sehingga mengancam penurunan produksi hasil pangan.
"Lahan sawah Sumut pada 2015 menurut data sudah turun 2,76 persen dari 2014 atau tinggal 436.831 hektare," katanya di Medan, Selasa.
Dia mengatakan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kepala Badan/Dinas/Kantor yang menangani penyuluhan kabupaten/kota dan Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan se-Sumut.
Menurut Gubernur, upaya pemkab/pemkot itu dinilai semakin diperlukan karena penurunan luasan juga terjadi pada sawah irigasi.
Data menunjukkan luasan sawah irigasi pada 2015 tinggal 165.929 hektare dari 2014 yang masih ada seluas 168.366 hektare.
"Alih fungsi lahan akan mengancam ketahanan pangan yang juga membuat harga komoditas pangan khususnya beras menjadi lebih mahal dari harga di luar negeri," katanya.
Dia memberi contoh lebih murahnya harga beras di Vietnam dan Thailand dari Indonesia dan Indonesia mengimpor dari kedua negara itu.
Agar kerugian itu tidak terus berlanjut, pemkab/pemkot harus serius mengantisipasi alih fungsi lahan, katanya.
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo memprogramkan swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.
Produksi padi Sumut pada tahun 2015 (angka tetap) masih mencapai 4,04 juta ton. Angka itu menurunkan peringkat Sumut sebagai daerah produsen keenam dari sebelumnya peringkat kelima.
Pada angka ramalan I 2016, produksi padi Sumut sebanyak 4,28 juta ton.
"Sumut sudah punya Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda itu diminta dijalankan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki lahan pertanian tanaman pangan dengan menerbitkan perda pendukung di daerah masing-masing," katanya.
Kepala Bakorluh Sumut Bonar Sirait mengatakan pihaknya terus berupaya memperbanyak penyuluh berkualitas untuk bisa mendampingi petani meningkatkan produksi dan kualitas hasil panennya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
"Lahan sawah Sumut pada 2015 menurut data sudah turun 2,76 persen dari 2014 atau tinggal 436.831 hektare," katanya di Medan, Selasa.
Dia mengatakan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kepala Badan/Dinas/Kantor yang menangani penyuluhan kabupaten/kota dan Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan se-Sumut.
Menurut Gubernur, upaya pemkab/pemkot itu dinilai semakin diperlukan karena penurunan luasan juga terjadi pada sawah irigasi.
Data menunjukkan luasan sawah irigasi pada 2015 tinggal 165.929 hektare dari 2014 yang masih ada seluas 168.366 hektare.
"Alih fungsi lahan akan mengancam ketahanan pangan yang juga membuat harga komoditas pangan khususnya beras menjadi lebih mahal dari harga di luar negeri," katanya.
Dia memberi contoh lebih murahnya harga beras di Vietnam dan Thailand dari Indonesia dan Indonesia mengimpor dari kedua negara itu.
Agar kerugian itu tidak terus berlanjut, pemkab/pemkot harus serius mengantisipasi alih fungsi lahan, katanya.
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo memprogramkan swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.
Produksi padi Sumut pada tahun 2015 (angka tetap) masih mencapai 4,04 juta ton. Angka itu menurunkan peringkat Sumut sebagai daerah produsen keenam dari sebelumnya peringkat kelima.
Pada angka ramalan I 2016, produksi padi Sumut sebanyak 4,28 juta ton.
"Sumut sudah punya Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda itu diminta dijalankan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki lahan pertanian tanaman pangan dengan menerbitkan perda pendukung di daerah masing-masing," katanya.
Kepala Bakorluh Sumut Bonar Sirait mengatakan pihaknya terus berupaya memperbanyak penyuluh berkualitas untuk bisa mendampingi petani meningkatkan produksi dan kualitas hasil panennya.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016