Medan, 12/6 (Antara) - Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah mengizinkan penggunaan lahan di Taman Nasional Gunung Leuser untuk menjadi lahan pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat.
Anggota DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting di Medan, Minggu, mengatakan, izin tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Yuyu Rahayu ketika menerima kunjungan Komisi D DPRD Sumatera Utara.
Dengan demikian, instansi terkait sudah boleh membangun jalan alternatif sepanjang 36 km mulai dari Desa Telagah, Langkah hingga Lau Kawar, Karo.
"Kita merasa lega dan sangat bersyukur atas kebijakan Kemenhut-LH RI yang akhirnya memberikan izin pinjam pakai itu," katanya.
Selama ini, kata Baskami, masyarakat yang ingin berwisata ke berbagai lokasi wisata di Karo selalu melewati Jalan Jamin Ginting di Kota Medan.
Disebabkan menjadi satu-satunya jalur menuju Karo, jalan utama tersebut sering mengalami kemacetan lalu lintas yang cukup parah, terutama di akhir pekan atau hari libur.
Sebenarnya, jalan alternatif dari Langkat menuju Karo tersebut sudah dibangun dengan kualitas yang cukup baik melalui dana APBD Pemprov Sumatera Utara.
Namun ada ruas jalan sekitar 4 km lagi yang mendekati kawasan Lau Kawar, Karo yang belum bisa dibangun karena masuk kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
Dengan ada izin pinjam pakai dari Kemenhut-LH tersebut, tentu kendala dalam pembangunan jalan alternatif tersebut sudah teratasi.
"Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas PU Bina Marga diminta segera menganggarkan dana pembangunannya dalam APBD karena jalan alternatif ini sangat dibutuhkan," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar Leonard Surungan Samosir mengatakan, jalur alternatif yang masuk kawasan hutan TNGL tersebut masih berupa jalan tanah.
Dengan adanya izin pinjam pakai dari Kemenhut-LH tersebut, maka sisa jalan yang belum diaspal itu sudah dapat dibangun dengan kondisi yang lebih baik agar dapat dilalui masyarakat.
Pihaknya berkeyakinan pembangunan jalur alternatif tersebut akan membawa pengaruh yang sangat positif dalam aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Hal itu disebabkan masyarakat memiliki jalur alternatif yang lebih memudahkan distribusi berbagai komoditi dan hasil pertanian di dua daerah tersebut.
Selain itu, pembangunan jalur alternatif tersebut juga akan membantu evakuasi masyarakat Karo jika terjadi peningkatan aktivitas Gunung Sinabung.
Kemudahan itu disebabkan jalur alternatif tersebut berada di bagian belakang Gunung Sinabung yang jarang dilintasi awan panas yang keluar dari erupsi gunung berapi itu.
"Jalur alternatif ini sangat membawa manfaat banyak, baik dari aspek perekonomian mau pun sosial kemasyarakatan," ujar Leonard. *
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Anggota DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting di Medan, Minggu, mengatakan, izin tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Yuyu Rahayu ketika menerima kunjungan Komisi D DPRD Sumatera Utara.
Dengan demikian, instansi terkait sudah boleh membangun jalan alternatif sepanjang 36 km mulai dari Desa Telagah, Langkah hingga Lau Kawar, Karo.
"Kita merasa lega dan sangat bersyukur atas kebijakan Kemenhut-LH RI yang akhirnya memberikan izin pinjam pakai itu," katanya.
Selama ini, kata Baskami, masyarakat yang ingin berwisata ke berbagai lokasi wisata di Karo selalu melewati Jalan Jamin Ginting di Kota Medan.
Disebabkan menjadi satu-satunya jalur menuju Karo, jalan utama tersebut sering mengalami kemacetan lalu lintas yang cukup parah, terutama di akhir pekan atau hari libur.
Sebenarnya, jalan alternatif dari Langkat menuju Karo tersebut sudah dibangun dengan kualitas yang cukup baik melalui dana APBD Pemprov Sumatera Utara.
Namun ada ruas jalan sekitar 4 km lagi yang mendekati kawasan Lau Kawar, Karo yang belum bisa dibangun karena masuk kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
Dengan ada izin pinjam pakai dari Kemenhut-LH tersebut, tentu kendala dalam pembangunan jalan alternatif tersebut sudah teratasi.
"Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas PU Bina Marga diminta segera menganggarkan dana pembangunannya dalam APBD karena jalan alternatif ini sangat dibutuhkan," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar Leonard Surungan Samosir mengatakan, jalur alternatif yang masuk kawasan hutan TNGL tersebut masih berupa jalan tanah.
Dengan adanya izin pinjam pakai dari Kemenhut-LH tersebut, maka sisa jalan yang belum diaspal itu sudah dapat dibangun dengan kondisi yang lebih baik agar dapat dilalui masyarakat.
Pihaknya berkeyakinan pembangunan jalur alternatif tersebut akan membawa pengaruh yang sangat positif dalam aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Hal itu disebabkan masyarakat memiliki jalur alternatif yang lebih memudahkan distribusi berbagai komoditi dan hasil pertanian di dua daerah tersebut.
Selain itu, pembangunan jalur alternatif tersebut juga akan membantu evakuasi masyarakat Karo jika terjadi peningkatan aktivitas Gunung Sinabung.
Kemudahan itu disebabkan jalur alternatif tersebut berada di bagian belakang Gunung Sinabung yang jarang dilintasi awan panas yang keluar dari erupsi gunung berapi itu.
"Jalur alternatif ini sangat membawa manfaat banyak, baik dari aspek perekonomian mau pun sosial kemasyarakatan," ujar Leonard. *
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016