BPS: Tingkat Kesenjangan Penduduk Indonesia Menurun

   Jakarta, 18/4 (Antara) - Badan Pusat Statistik mencatat penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia yang ditandai dengan rasio gini 0,40 per September 2015 atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41.

       "Ini artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

       Rasio gini merupakan indikator dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dengan skala 0 hingga 1, yang berarti semakin tinggi nilai rasio gini maka makin tinggi ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

       Suryamin menjelaskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat kesenjangan penduduk adalah kenaikan upah buruh pertanian 1,21 persen pada periode Maret-September 2015 dan kenaikan upah buruh bangunan 1,05 persen pada periode yang sama.

       Selain itu, menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional, terjadi peningkatan jumlah pekerja bebas baik pekerja bebas pertanian maupun non pertanian dari 11,9 juta orang per Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015.

       Berdasarkan data Susenas, juga terjadi kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah lebih cepat dibandingkan kelompok penduduk atas yang terjadi karena upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah.

       Menurut proyeksi jumlah penduduk, jumlah penduduk perkotaan naik dari sebelumnya 52,55 persen per Maret 2015 menjadi 53,19 persen pada September 2015, yang mengindikasikan adanya peningkatan migrasi dari desa ke kota, akibat kenaikan upah buruh kasar.

       "Dari penjelasan tersebut, terlihat rasio gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,42 turun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,43. Sedangkan, rasio gini di daerah pedesaan cenderung tidak mengalami perubahan yaitu tetap 0,33," kata Suryamin.

       Berdasarkan tempat tinggal di daerah pedesaan, pengeluaran penduduk 40 persen terbawah mencapai 20,85 persen, pengeluaran penduduk 40 persen menengah mencapai 37,14 persen dan pengeluaran penduduk 20 persen teratas mencapai 42,01 persen.

       Berdasarkan tempat tinggal di daerah perkotaan, pengeluaran penduduk 40 persen terbawah mencapai 16,39 persen, pengeluaran penduduk 40 persen menengah mencapai 34,57 persen dan pengeluaran penduduk 20 persen teratas mencapai 49,04 persen.

       "Untuk mengiimbangi pengeluaran penduduk terbawah dan teratas maka sektor riil seperti manufaktur harus didorong. Kalau itu ditingkatkan dan disediakan bahan bakunya, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat," ujar Suryamin.

       Sementara itu, terdapat empat provinsi yang nilainya diatas rata-rata rasio gini nasional sebesar 0,40 yaitu Papua Barat dan Jawa Barat masing-masing 0,43 serta DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing 0,42.