Medan, 23/2 (Antara) - Seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan harus melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit tuberkolosis, karena dengan adanya kerja sama yang baik, penyakit itu dapat diminimalisir.
"Pencegahan penyakit menular itu tidak dapat hanya dilakukan oleh tenaga medis saja, namun juga oleh semua pihak," kata Direktur Jaringan Kesejahteraan Masyarakat (JKM) Delyuzar Haris di Medan, Selasa.
Hal itu pula yang membuat lembaganya yang selama ini konsentrasi pada pencegahan tuberkolosis menggandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut dan The Lafran Institute untuk memperluas gerakan pencegahan tuberkolosis.
"Penandatangan MoU antara JKM dengan KNPI Sumut dan The Lafran Institute sudah dilakukan baru-baru ini. Kami melihat KNPI sebagai organisasi pemuda terbesar di Indonesia dan The Lafran Institute sebagai organisasi para cendekia tentu mempunyai potensi SDM yang besar untuk mencegah penularan penyakit itu," katanya.
Ia mengatakan, penderita tuberkolosis di Indonesia menempati peringkat kedua terbesar di dunia setelah India, disusul China dan Afrika Selatan, dan diperkirakan 297 orang per 100.000 penduduk menderita penyakit itu.
Sedangkan di Sumut pada tahun 2014 diprediksi sebanyak 39.706 penduduk menderita tuberkolosis dan hanya sekitar 22.032 kasus yang berhasil dicatat Dinas Kesehatan setempat.
"Jadi ada sekitar 17.674 kasus yang tidak terpantau. Ini mungkin sudah diobati tapi tidak sesuai dengan standar sehingga tidak tercatat atau belum berobat sama sekali. Ini berbahaya dan bisa menularkannya kepada yang lain," katanya.
Menurut dia, saat ini Sumut punya potensi 600 kasus TB MDR (Tubercolosis Multy Drug Resistan) yang tidak bisa lagi diobati dengan obat biasa.
Penderita harus minum obat dan disuntik setiap hari sampai dinyatakan sembuh. Bahanyanya, dari potensi 600 kasus itu baru ditemukan 332 kasus dan sedang diobati 286 kasus.
"Jadi sisanya masih belum terpantau dan tentu saja sangat berbahaya dan bila tidak diobati akan menambah jumlah penderita tuberkolosis," katanya.
Saat ini pihaknya sedang melaksanakan program "CEPAT" (Community Empowerment of People Againts Tubercolosis) yang didanai USAID.
"Program itu akan berakhir tahun 2017 dan setelah itu kita akan melakukannya secara mandiri. Itulah pentingnya MuU ini, karena nanti kita akan melaksanakan sendiri program ini dan tentu saja peran KNPI Sumut dan The Lafran Instutute menjadi sangat penting nantinya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
"Pencegahan penyakit menular itu tidak dapat hanya dilakukan oleh tenaga medis saja, namun juga oleh semua pihak," kata Direktur Jaringan Kesejahteraan Masyarakat (JKM) Delyuzar Haris di Medan, Selasa.
Hal itu pula yang membuat lembaganya yang selama ini konsentrasi pada pencegahan tuberkolosis menggandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut dan The Lafran Institute untuk memperluas gerakan pencegahan tuberkolosis.
"Penandatangan MoU antara JKM dengan KNPI Sumut dan The Lafran Institute sudah dilakukan baru-baru ini. Kami melihat KNPI sebagai organisasi pemuda terbesar di Indonesia dan The Lafran Institute sebagai organisasi para cendekia tentu mempunyai potensi SDM yang besar untuk mencegah penularan penyakit itu," katanya.
Ia mengatakan, penderita tuberkolosis di Indonesia menempati peringkat kedua terbesar di dunia setelah India, disusul China dan Afrika Selatan, dan diperkirakan 297 orang per 100.000 penduduk menderita penyakit itu.
Sedangkan di Sumut pada tahun 2014 diprediksi sebanyak 39.706 penduduk menderita tuberkolosis dan hanya sekitar 22.032 kasus yang berhasil dicatat Dinas Kesehatan setempat.
"Jadi ada sekitar 17.674 kasus yang tidak terpantau. Ini mungkin sudah diobati tapi tidak sesuai dengan standar sehingga tidak tercatat atau belum berobat sama sekali. Ini berbahaya dan bisa menularkannya kepada yang lain," katanya.
Menurut dia, saat ini Sumut punya potensi 600 kasus TB MDR (Tubercolosis Multy Drug Resistan) yang tidak bisa lagi diobati dengan obat biasa.
Penderita harus minum obat dan disuntik setiap hari sampai dinyatakan sembuh. Bahanyanya, dari potensi 600 kasus itu baru ditemukan 332 kasus dan sedang diobati 286 kasus.
"Jadi sisanya masih belum terpantau dan tentu saja sangat berbahaya dan bila tidak diobati akan menambah jumlah penderita tuberkolosis," katanya.
Saat ini pihaknya sedang melaksanakan program "CEPAT" (Community Empowerment of People Againts Tubercolosis) yang didanai USAID.
"Program itu akan berakhir tahun 2017 dan setelah itu kita akan melakukannya secara mandiri. Itulah pentingnya MuU ini, karena nanti kita akan melaksanakan sendiri program ini dan tentu saja peran KNPI Sumut dan The Lafran Instutute menjadi sangat penting nantinya," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016