Samosir, Sumut, 11/3 (Antara) - Anggota DPRD (Legislator) Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, "terpecah" pada pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) pada Kamis (5/3) yang berujung pada penyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan.
Mosi dari 15 legislator itu disampaikan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Ketua DPRD Rismawaty Simarmata yang menskor rapat paripurna dan belum ada pembahasan lanjutan.
Legislator yang tergabung dalam Fraksi Nasdem, Hanura, Golkar, Demokrat, dan Kebangkitan Nasional mendesak supaya AKD dilantik, sedangkan PDI Perjuangan dan Gerindra minta diadakan lobi-lobi lagi.
Menyikapi kondisi ini, DPD IPK Samosir berharap para wakil rakyat itu lebih menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
"Idealnya sebagai lembaga terhormat, ketika ada insiden kecil saat rapat harus mengambil solusi terbaik," kata Wakil Ketua DPD IPK Samosir, Robin Nainggolan, Rabu.
Robin mengatakan, jika perseteruan sesama Legislator ini berkepanjangan, dipastikan akan menganggu regulasi birokrasi, dan berefek pada terhempangnya program percepatan pembangunan.
Para wakil rakyat diingatkan akan kehati-hatian dan jangan mencipatakan suasana yang membingungkan di tengah masyarakat dengan manuver politik.
"Harapan saya, secepatnya persoalan ini diselesaikan dengan mediasi, dan kedepankan semangat kebersamaan," kata Robin. ***2***
(T.KR-WRS/B/M. Taufik/M. Taufik) 11-03-2015
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Mosi dari 15 legislator itu disampaikan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Ketua DPRD Rismawaty Simarmata yang menskor rapat paripurna dan belum ada pembahasan lanjutan.
Legislator yang tergabung dalam Fraksi Nasdem, Hanura, Golkar, Demokrat, dan Kebangkitan Nasional mendesak supaya AKD dilantik, sedangkan PDI Perjuangan dan Gerindra minta diadakan lobi-lobi lagi.
Menyikapi kondisi ini, DPD IPK Samosir berharap para wakil rakyat itu lebih menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
"Idealnya sebagai lembaga terhormat, ketika ada insiden kecil saat rapat harus mengambil solusi terbaik," kata Wakil Ketua DPD IPK Samosir, Robin Nainggolan, Rabu.
Robin mengatakan, jika perseteruan sesama Legislator ini berkepanjangan, dipastikan akan menganggu regulasi birokrasi, dan berefek pada terhempangnya program percepatan pembangunan.
Para wakil rakyat diingatkan akan kehati-hatian dan jangan mencipatakan suasana yang membingungkan di tengah masyarakat dengan manuver politik.
"Harapan saya, secepatnya persoalan ini diselesaikan dengan mediasi, dan kedepankan semangat kebersamaan," kata Robin. ***2***
(T.KR-WRS/B/M. Taufik/M. Taufik) 11-03-2015
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015