Medan, 25/2 (Antara) - Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara belum pernah membahas rencana pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Gatot Pujo Nugroho.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Sumut HM Hanafiah Harahap di Medan, Rabu, mengakui jika pihaknya sempat mendengar adanya beberapa wakil rakyat yang akan mengajukan hak interpelasi itu.
Meski demikian, pihaknya tidak pernah membahas wacana tersebut secara resmi karena belum melihat penyebab yang substantif dalam penggunaan bertanya tersebut.
"Belum ada rencana pemikiran itu kepada kami," katanya.
Malah, Hanafia Harahap secara pribadi menilai wacana pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tersebut hanya sebagai isu.
"Berpolitik itu tidak boleh isu-isuan," kata anggota Komisi C DPRD Sumut tersebut.
Meski menilainya sebagai wacana, tetapi Fraksi Partai Golkar menghormati anggota DPRD Sumut lain yang berencana menggunakan hak interpelasi itu.
Namun, pihaknya mengharapkan penggunaan hak bertanya terhadap gubernur tentang kebijakan pelayanan terhadap masyarakat tersebut tidak dijadikan sebagai "permainan".
"(Interpelasi itu hak pribadi anggota (DPRD). Karena menjadi hak, jangan main-main," katanya.
Disebabkan menghormati pemikiran dan hak anggota legislatif lain, pihaknya tidak bersedia mengomentari tentang keinginan sejumlah anggota DPRD Sumut yang ingin mengajukan interpelasi.
"Mudah-mudahan saya tidak berburuk sangka terhadap kawan-kawan yang ingin interpelasi," ujar Hanafiah.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Sumut ingin memunculkan wacana pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk mempertanyakan penyebab berbagai permasalahan yang muncul, termasuk isu kekosongan kas daerah. ***2***
Biqwanto
(T.I023/B/B. Situmorang/B. Situmorang)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Sumut HM Hanafiah Harahap di Medan, Rabu, mengakui jika pihaknya sempat mendengar adanya beberapa wakil rakyat yang akan mengajukan hak interpelasi itu.
Meski demikian, pihaknya tidak pernah membahas wacana tersebut secara resmi karena belum melihat penyebab yang substantif dalam penggunaan bertanya tersebut.
"Belum ada rencana pemikiran itu kepada kami," katanya.
Malah, Hanafia Harahap secara pribadi menilai wacana pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tersebut hanya sebagai isu.
"Berpolitik itu tidak boleh isu-isuan," kata anggota Komisi C DPRD Sumut tersebut.
Meski menilainya sebagai wacana, tetapi Fraksi Partai Golkar menghormati anggota DPRD Sumut lain yang berencana menggunakan hak interpelasi itu.
Namun, pihaknya mengharapkan penggunaan hak bertanya terhadap gubernur tentang kebijakan pelayanan terhadap masyarakat tersebut tidak dijadikan sebagai "permainan".
"(Interpelasi itu hak pribadi anggota (DPRD). Karena menjadi hak, jangan main-main," katanya.
Disebabkan menghormati pemikiran dan hak anggota legislatif lain, pihaknya tidak bersedia mengomentari tentang keinginan sejumlah anggota DPRD Sumut yang ingin mengajukan interpelasi.
"Mudah-mudahan saya tidak berburuk sangka terhadap kawan-kawan yang ingin interpelasi," ujar Hanafiah.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Sumut ingin memunculkan wacana pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk mempertanyakan penyebab berbagai permasalahan yang muncul, termasuk isu kekosongan kas daerah. ***2***
Biqwanto
(T.I023/B/B. Situmorang/B. Situmorang)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015