Medan, 2/2 (Antara) - DPRD Sumatera Utara meminta Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan pendapatan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dalam pertemuan dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut di Medan, Senin, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dinilai seperti "nyawa" dalam pembangunan Sumut.
Hal itu disebabkan 90 persen lebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan ditindaklanjuti menjadi APBD Sumut selama ini berasal dari dua sektor itu.
"PKB dan BBNKB itu vital karena mayoritas PAD Sumut berasal dari kedua sektor itu," katanya.
Menurut dia, dalam dua tahun terakhir, PAD Sumut menurun sehingga APBD yang menjadi modal pembangunan di provinsi itu tidak mengalami penambahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, tidak mengherankan jika banyak pihak yang meminta Pemprov Sumut untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), bahkan mengganti pimpinan SKPD tersebut.
Meski tidak bertanggung jawab terhadap APBD Sumut, tetapi karena Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut adalah pemangku kepentingan utama dalam PKB dan BBNKB, pihaknya mengharapkan adanya terobosan dari instansi itu.
Beberapa tahun lalu, Ditlantas Polda Sumut Polda Sumut dinilai berhasil melahirkan sejumlah terobosan yang didapatkan melalui diskusi dan kerja sama dengan DPRD.
"Dulu bagus, makanya lahir 'samsat corner' dan samsat 'drive thru' yang mampu meningkatkan PAD Sumut," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Direktur Lalu Lintas Polda Sumut Kombes Pol Refdy Andri mengakui jika pihaknya sedang menyiapkan sejumlah cara untuk meningkatkan penerimaa, termasuk dari PKB dan BBNKB.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong keinginan masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya, terutama kendaraan yang dipergunakan di daerah perkebunan. ***2***
Sigit Pinardi
(T.I023/B/S. Pinardi /S. Pinardi )
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Dalam pertemuan dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut di Medan, Senin, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dinilai seperti "nyawa" dalam pembangunan Sumut.
Hal itu disebabkan 90 persen lebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan ditindaklanjuti menjadi APBD Sumut selama ini berasal dari dua sektor itu.
"PKB dan BBNKB itu vital karena mayoritas PAD Sumut berasal dari kedua sektor itu," katanya.
Menurut dia, dalam dua tahun terakhir, PAD Sumut menurun sehingga APBD yang menjadi modal pembangunan di provinsi itu tidak mengalami penambahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, tidak mengherankan jika banyak pihak yang meminta Pemprov Sumut untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), bahkan mengganti pimpinan SKPD tersebut.
Meski tidak bertanggung jawab terhadap APBD Sumut, tetapi karena Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut adalah pemangku kepentingan utama dalam PKB dan BBNKB, pihaknya mengharapkan adanya terobosan dari instansi itu.
Beberapa tahun lalu, Ditlantas Polda Sumut Polda Sumut dinilai berhasil melahirkan sejumlah terobosan yang didapatkan melalui diskusi dan kerja sama dengan DPRD.
"Dulu bagus, makanya lahir 'samsat corner' dan samsat 'drive thru' yang mampu meningkatkan PAD Sumut," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Direktur Lalu Lintas Polda Sumut Kombes Pol Refdy Andri mengakui jika pihaknya sedang menyiapkan sejumlah cara untuk meningkatkan penerimaa, termasuk dari PKB dan BBNKB.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong keinginan masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya, terutama kendaraan yang dipergunakan di daerah perkebunan. ***2***
Sigit Pinardi
(T.I023/B/S. Pinardi /S. Pinardi )
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015