Panyabungan, 9/10 (Antara) - Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho meminta Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution melakukan akselerasi tugas-tugas pemerintahan pembangunan maupun kemasyarakatan, agar pencapaian visi saat kampanye kepala daerah tersebut dapat terlaksana secara maksimal.
"Pelaksanaan pemerintahan di daerah merupakan implementasi desentralisasi kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah," kata Gatot saat melantik Dahlan Hasan Nasution sebagai Bupati Madina sisa masa jabatan periode 2011-2016 di Panyabungan, Kamis.
Mulai saat ini, kata dia, Kabupaten Madina memiliki pemimpin definitif, karena selama ini Dahlan Hasan Nasution yang menjabat sebagai wakil Bupati, kewenangannya sangat terbatas sehingga kemungkinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak maksimal.
Prosesi pelantikan itu merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri dalam negeri R.I nomor 131.12.3429 tahun 2014 tentang pengesahan pengangkatan wakil Bupati Madina menjadi Bupati dan pengesahan pemberhentian wakil Bupati Madina.
Gubernur juga berharap, setelah pelantikan, percepatan pembangunan dapat terlaksana lebih baik.
Ia mengingatkan, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, akibat keinginan meningkatkan pendapatan daerah dapat mendorong eksploitasi sumber daya berlebih yang berimplikasi terhadap kelestarian lingkungan dan pada akhirnya kontra produktif dengan tujuan dan cita-cita otonomi daerah itu sendiri.
"Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan dituntut kreativitas maupun inovasi dalam koridor ketentuan, untuk menyikapi keterbatasan yang mungkin dihadapi daerah, sehingga diperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan pembangunan tersebut," katanya.
Di samping itu, lanjutnya, pembangunan harus melibatkan pihak swasta melalui investasi.
"Untuk menarik investor tentu harus mempunyai jaringan. Saya yakin masyarakat Madina mampu membangun jaringan yang baik dengan pihak investor," ujar Gatot.
Sebelum acara pelantikan Bupati Madina sisa masa jabatan 2011-2016 itu, anggota DPRD Kabupaten Madina melakukan sidang paripurna istimewa di gedung serba guna Pemkab Madina di Panyabungan. (KR-HIN)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
"Pelaksanaan pemerintahan di daerah merupakan implementasi desentralisasi kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah," kata Gatot saat melantik Dahlan Hasan Nasution sebagai Bupati Madina sisa masa jabatan periode 2011-2016 di Panyabungan, Kamis.
Mulai saat ini, kata dia, Kabupaten Madina memiliki pemimpin definitif, karena selama ini Dahlan Hasan Nasution yang menjabat sebagai wakil Bupati, kewenangannya sangat terbatas sehingga kemungkinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak maksimal.
Prosesi pelantikan itu merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri dalam negeri R.I nomor 131.12.3429 tahun 2014 tentang pengesahan pengangkatan wakil Bupati Madina menjadi Bupati dan pengesahan pemberhentian wakil Bupati Madina.
Gubernur juga berharap, setelah pelantikan, percepatan pembangunan dapat terlaksana lebih baik.
Ia mengingatkan, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, akibat keinginan meningkatkan pendapatan daerah dapat mendorong eksploitasi sumber daya berlebih yang berimplikasi terhadap kelestarian lingkungan dan pada akhirnya kontra produktif dengan tujuan dan cita-cita otonomi daerah itu sendiri.
"Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan dituntut kreativitas maupun inovasi dalam koridor ketentuan, untuk menyikapi keterbatasan yang mungkin dihadapi daerah, sehingga diperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan pembangunan tersebut," katanya.
Di samping itu, lanjutnya, pembangunan harus melibatkan pihak swasta melalui investasi.
"Untuk menarik investor tentu harus mempunyai jaringan. Saya yakin masyarakat Madina mampu membangun jaringan yang baik dengan pihak investor," ujar Gatot.
Sebelum acara pelantikan Bupati Madina sisa masa jabatan 2011-2016 itu, anggota DPRD Kabupaten Madina melakukan sidang paripurna istimewa di gedung serba guna Pemkab Madina di Panyabungan. (KR-HIN)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014