Balige, 26/6 (Antara) - Bupati Toba Samosir (Tobasa), Utara, Kasmin Simanjuntak meminta Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah bersama masyarakat turut berperan aktif menjaga kondusifitas daerah itu, termasuk pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014.
"Masyarakat bersama tim terpadu dimaksud harus dapat mengoptimalisasikan penanganan gangguan keamanan agar pesta demokrasi Pemilu Presiden dapat berjalan lancar," katanya di Balige, Kamis.
Dikatakannya, 2004 merupakan tahun politik, dengan agenda nasional pelaksanaan Pilpres yang diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo - Mohammad Jusuf Kalla.
Menurut Kasmin, agar pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai program yang ditetapkan, pemerintah kabupaten Toba Samosir harus mampu menciptakan kondisi daerah yang kondusif, aman dan terkendali.
Untuk itu, Ia meminta agar tim terpadu bersinergi meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di Kabupaten berpenduduk 205.331 jiwa yang terletak di bagian tengah provinsi Sumatera Utara itu.
Dijelaskannya, Pemkab Toba Samosir telah melaksanakan rapat kerja tim terpadu yang diikuti pihak Polres Tobasa, KPU Tobasa, Forum Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) untuk merumuskan berbagai langkah yang diperlukan demi suksesnya pelaksanaan Pilpres di wilayah tersebut.
Rapat dihadiri Ketua Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan Forum pembauran kebangsaan (FKP) Toba Samosir serta seluruh anggota tim terpadu penanganan gangguan keamanan setempat.
Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2013, dan Keputusan Menkopolhukam No 12 Tahun 2013, Pemkab Toba Samosir telah membentuk tim terpadu penanganan gangguan keamanan di daerah tersebut.
Selain itu, kata dia, peran serta masyarakat, kata dia, juga sangat diharapkan dalam menjaga ketertiban di lingkungannya masing-masing, terutama dalam masa-masa kampanye Pilpres seperti sekarang ini.
"Untuk mengatasi gangguan keamanan, tim terpadu penanganan gangguan tersebut telah menyusun rencana aksi dengan melibatkan instansi vertikal dan SKPD terkait guna menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan kondusif," katanya.
Pelaksanaan Pilpres pada 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo - Mohammad Jusuf Kalla. (KR-HIN)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
"Masyarakat bersama tim terpadu dimaksud harus dapat mengoptimalisasikan penanganan gangguan keamanan agar pesta demokrasi Pemilu Presiden dapat berjalan lancar," katanya di Balige, Kamis.
Dikatakannya, 2004 merupakan tahun politik, dengan agenda nasional pelaksanaan Pilpres yang diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo - Mohammad Jusuf Kalla.
Menurut Kasmin, agar pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai program yang ditetapkan, pemerintah kabupaten Toba Samosir harus mampu menciptakan kondisi daerah yang kondusif, aman dan terkendali.
Untuk itu, Ia meminta agar tim terpadu bersinergi meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di Kabupaten berpenduduk 205.331 jiwa yang terletak di bagian tengah provinsi Sumatera Utara itu.
Dijelaskannya, Pemkab Toba Samosir telah melaksanakan rapat kerja tim terpadu yang diikuti pihak Polres Tobasa, KPU Tobasa, Forum Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) untuk merumuskan berbagai langkah yang diperlukan demi suksesnya pelaksanaan Pilpres di wilayah tersebut.
Rapat dihadiri Ketua Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan Forum pembauran kebangsaan (FKP) Toba Samosir serta seluruh anggota tim terpadu penanganan gangguan keamanan setempat.
Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2013, dan Keputusan Menkopolhukam No 12 Tahun 2013, Pemkab Toba Samosir telah membentuk tim terpadu penanganan gangguan keamanan di daerah tersebut.
Selain itu, kata dia, peran serta masyarakat, kata dia, juga sangat diharapkan dalam menjaga ketertiban di lingkungannya masing-masing, terutama dalam masa-masa kampanye Pilpres seperti sekarang ini.
"Untuk mengatasi gangguan keamanan, tim terpadu penanganan gangguan tersebut telah menyusun rencana aksi dengan melibatkan instansi vertikal dan SKPD terkait guna menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan kondusif," katanya.
Pelaksanaan Pilpres pada 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo - Mohammad Jusuf Kalla. (KR-HIN)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014