Medan, 9/6 (Antara) - Program pembangunan infrastruktur desa sebesar Rp6 triliun yang direncanakan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harus dikawal.
"Program itu bagus mendorong perekonomian di desa bertumbuh, karena itu program tersebut harus dikawal penuh masyarakat,"kata pengamat ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi, Politik, Sosial Sumut, Wahyu Ario Pratomo di Medan, Minggu.
Pengawalan perlu dilakukan agar dana itu tidak 'menguap' atau hilang sebagian karena dikorupsi hingga dilaksanakan dengan asal-asalan sehingga tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat desa khususnya petani.
Langkah itu dinilai perlu mengingat selama ini infrastruktur di desa khususnya jalan sangat tidak memadai yang antara lain berdampak pada murahnya harga jual hasil panen dan sebaliknya mahalnya harga berbagai barang di pedesaan.
"Tidak memadainya jalan membuat biaya transportasi mahal sehingga pedagang selalu memperhitungkan biaya mahal tersebut dalam komponen harga jual/beli di desa,"katanya.
Wahyu yang juga dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu menyebutkan, selama ini infrastruktur desa lebih cenderung dibangun oleh pengusaha khususnya perkebunan baik untuk kepentingan bisnisnya hingga sebagai bantuan dana sosial lingkungannya.
"Jadi memang sudah sepantasnya pemerintah terus memperkuat anggaran untuk infrastruktur desa,"katanya.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Anizar Simanjuntak menyebutkan, sangat berharap program pembangunan infrastruktur desa menyentuh ke daerah daerah tanaman sawit petani.
Tujuannya, kata dia, agar harga tandan buah segar (TBS) petani bisa dihargai sama tingginya dengan harga jual yang di lokasi dekat pabrik.
"Semakin bagus jalan, maka biaya tranportasi semakin murah sehingga harga TBS petani lebih mahal,"katanya.
Apkasindo sendiri dewasa ini sedang berupaya membangun sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di sekitar kebun petani untuk menekan kerugian petani dari harus menjual ke PKS yang lokasinya jauh dari kebun.***3***Budi Suyanto
(T.E016/B/B. Suyanto/B. Suyanto) 09-06-2013 13:03:15
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Program itu bagus mendorong perekonomian di desa bertumbuh, karena itu program tersebut harus dikawal penuh masyarakat,"kata pengamat ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi, Politik, Sosial Sumut, Wahyu Ario Pratomo di Medan, Minggu.
Pengawalan perlu dilakukan agar dana itu tidak 'menguap' atau hilang sebagian karena dikorupsi hingga dilaksanakan dengan asal-asalan sehingga tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat desa khususnya petani.
Langkah itu dinilai perlu mengingat selama ini infrastruktur di desa khususnya jalan sangat tidak memadai yang antara lain berdampak pada murahnya harga jual hasil panen dan sebaliknya mahalnya harga berbagai barang di pedesaan.
"Tidak memadainya jalan membuat biaya transportasi mahal sehingga pedagang selalu memperhitungkan biaya mahal tersebut dalam komponen harga jual/beli di desa,"katanya.
Wahyu yang juga dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu menyebutkan, selama ini infrastruktur desa lebih cenderung dibangun oleh pengusaha khususnya perkebunan baik untuk kepentingan bisnisnya hingga sebagai bantuan dana sosial lingkungannya.
"Jadi memang sudah sepantasnya pemerintah terus memperkuat anggaran untuk infrastruktur desa,"katanya.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Anizar Simanjuntak menyebutkan, sangat berharap program pembangunan infrastruktur desa menyentuh ke daerah daerah tanaman sawit petani.
Tujuannya, kata dia, agar harga tandan buah segar (TBS) petani bisa dihargai sama tingginya dengan harga jual yang di lokasi dekat pabrik.
"Semakin bagus jalan, maka biaya tranportasi semakin murah sehingga harga TBS petani lebih mahal,"katanya.
Apkasindo sendiri dewasa ini sedang berupaya membangun sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di sekitar kebun petani untuk menekan kerugian petani dari harus menjual ke PKS yang lokasinya jauh dari kebun.***3***Budi Suyanto
(T.E016/B/B. Suyanto/B. Suyanto) 09-06-2013 13:03:15
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013