Pengamat menilai ketenagalistrikan tersentralisasi tidak valid

Pengamat menilai ketenagalistrikan tersentralisasi tidak valid

Ilustrasi. Petugas PT PLN (Persero) tengah bertugas di Muara Karang, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. (Humas PLN)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, konsep pengelolaan energi listrik tersentralisasi yang saat ini masih dipakai di Indonesia sudah tidak valid.

"Di abad 21 ini seiring perkembangan teknologi, konsep dari centralized power system atau pembangkit listrik tersentralisasi sudah tidak lagi valid," kata Fabby Tumiwa di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, alasan itu berangkat dari insiden listrik padam pada Minggu (4/8/2019), yang mengakibatkan lumpunya aktivitas bisnis dan pelayanan publik di hampir seluruh Pulau Jawa dan Bali.

"Padam listrik yang cukup panjang kemarin mengakibatkan berbagai efek mulai dari terganggunya jaringan telekomunikasi, sarana publik hingga transportasi yang terhenti," jelasnya.

Untuk mengantisipasi insiden listrik padam terjadi kembali, lanjut dia, pemerintah perlu mengembangkan sistem pembangkit listrik terdistribusi dengan memanfaatkan sumber-sumber energi primer di banyak wilayah.

"Dengan perkembangan teknologi justru sekarang yang berkembang adalah distributed generation. Pembangkit-pembangkit terdistribusi yang tersebar banyak jumlahnya, kapasitasnya tidak besar, tapi bisa dikelola dalam satu sistem dan sistem itu memungkinkan dioperasikan secara efektif dan efisien," ujarnya.

Dia mengungkapkan saat ini banyak negara di Eropa hingga Jepang di Asia telah mengkombinasi pengelolaan ketenagalistrikan tersentralisasi dan terdistribusi.

Ini memungkinkan negara-negara itu mengatur pemakaian energi dan mengantisipasi gangguan sistem yang menyebabkan aliran listrik terhenti.

"Jadi itu perlu didorong pengembangan pembangkitan listrik terdistribusi, khususnya PLTS di atap karena itu bisa dilakukan banyak orang," paparnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa Indonesia mampu mengalihkan sistem energi tersentralisasi menjadi terdistribusi karena negara ini memiliki banyak sumber energi baru terbarukan.

Studi yang dilakukan IESR, potensi dari listrik tenaga matahari yang dipasang di atap atap rumah mencapai 119-550 GW. Jumlah itu sangat besar.

"Kami melihat secara teknis dan market dalam 10 tahun ke depan membangun 15 GW itu sangat dimungkinkan, tapi kemudian harus diikuti pengembangan sistem kelistrikan itu sendiri di mana bisa mengakomodasi pembangkit-pembangkit yang terdistribusi," jelasnya.

Baca juga: Legislator dorong Jakarta miliki PLTN

Baca juga: PII: Padamnya listrik karena jaringan yang kompleks
Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019