Sejumlah pejabat Pemprov Kepri penuhi panggilan KPK

Sejumlah pejabat Pemprov Kepri penuhi panggilan KPK

Dokumentasi - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Batam (ANTARA) - Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus perizinan reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Berdasarkan pantauan Antara, setidaknya tiga pejabat Pemprov sudah tiba di Mapolresta Barelang, Kota Batam, Rabu, sejak pukul 9.30 WIB.

Pejabat yang sudah tiba di Mapolresta Barelang, antara lain Kabiro Hukum Pemprov Kepri Heri Mokhrizal dan Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail.

Baca juga: Nurdin Basirun terima gratifikasi sekitar Rp6,1 miliar

Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemprov Kepri, Zul yang dihubungi melalui telepon seluler mengatakan terdapat 14 orang pejabat yang menerima surat pemanggilan oleh KPK.

"Pemeriksaan dilakukan bertahap, Rabu sampai Jumat," kata dia.

Baca juga: KPK geledah sembilan lokasi di Kepri

Namun, ia mengaku tidak tahu siapa saja yang dipanggil KPK.

Kemungkinan, kata dia, pejabat-pejabat terkait penerbitan perizinan, mulai Kadis, Kabid hingga ajudan yang dekat dengan pejabat.

Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Dinas Perhubungan di Kota Tanjungpinang, rumah dinas Gubernur Kepri di Tanjungpinang, kediaman pribadi Nurdin Basirun di Kabupaten Karimun dan rumah staf Nurdin di Batam.
Pewarta : Yuniati Jannatun Naim
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019