Wapres: Pemda harus bekerja evaluasi kondisi Nduga pascakontak senjata

Wapres: Pemda harus bekerja evaluasi kondisi Nduga pascakontak senjata

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/7/2019). (Fransiska Ninditya)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge untuk bekerja memastikan kondisi masyarakat Nduga aman pascakontak senjata yang mengakibatkan adanya korban meninggal dan mengungsi.

Wapres menegaskan evaluasi terkini yang dapat dilakukan pemda setempat adalah dengan memastikan jumlah pengungsi akibat kontak senjata di daerah tersebut dan menangani korban.

"Yang harus mengevaluasi itu justru pemda setempat, jadi tidak perlu pusat. Cukup Bupati dan Gubernur periksa, ada berapa. Kan itu rakyatnya bupati, rakyatnya gubernur di situ, masa periksa jumlah pengungsi saja harus Pusat yang hitung? Kelewatan itu," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Untuk menghitung jumlah pengungsi, lanjut JK, Pemkab Nduga bisa meminta bantuan dari Pemprov Papua untuk dibentuk tim khusus guna menangani kondisi pengungsi.

JK memperkirakan jumlah pengungsi tidak mencapai puluhan ribu, sehingga pemda setempat seharusnya mampu mengatasi hal itu. Apabila setelah itu Pemda tidak sanggup mengatasi kondisi pengungsi, maka pemerintah pusat akan siap membantu, tambah Wapres.

Baca juga: Tokoh agama bantah kematian 130 pengungsi Nduga

Baca juga: Pengerjaan jembatan Yuguru di Nduga kembali dilakukan


Baca juga: MRP bentuk pansus investigasi terkait pengungsi Nduga

"Kalau untuk memeriksa jumlah atau menghitung kepala saja mesti Pusat, kelewatan itu. Kan tidak banyak, paling tinggi ratusan, tidak sampai puluhan ribu sehingga dibutuhkan tim besar. Jadi biar pemda yang mengurus itu dan pemerintah pusat pasti membantu," tegasnya.

Sebelumnya beredar informasi yang belum terkonfirmasi bahwa sedikitnya ada 130, 139 hingga 177 warga Kabupaten Nduga meninggal selama berada di pengungsian. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf. Muhammad Aidi memastikan kabar tersebut adalah hoaks.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk memastikan data sebenarnya mengenai jumlah pengungsi.

Aidi menjelaskan pada Sabtu (20/7), Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) menyerang camp anggota TNI yang sedang istirahat siang. Akibatnya, satu anggota Yonif 755 Prada Usman Hambela meninggal dunia.

Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019