Dinsos Mataram turunkan pendamping PKH, awasi pencairan jadup

Dinsos Mataram turunkan pendamping PKH, awasi pencairan jadup

Wali Kota Mataram Ahyar Abduh (baju batik) menyaksikan proses pencairan bantuan jaminan hidup (jadup) tahap pertama kepada korban gempa 2018 di Kota Mataram. (Foto: ANTARA News/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menurunkan puluhan pendamping keluaraga harapan (PKH) untuk mengawasi proses pencairan bantuan jaminan hidup (jadup) tahap pertama bagi korban gempa bumi 2018.

"Para pendamping PKH ini sekaligus masuk menjadi tim yang nantinya juga akan melaporkan berapa persen realisasi proses pencairan jadup," kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Baiq Asnayati di Mataram, Selasa.

Dia mengatakan setelah proses pencairan secara simbolis di Aula Pendopo Wali Kota Mataram pada Jumat (19/7), terhadap 250 kepala keluarga (KK) penerima jadup, sisanya dibagi melalui kelurahan.

Untuk pencairan jadup tahap pertama diberikan kepada 2.010 KK atau 7.448 jiwa, yang menjadi korban gempa bumi kategori rusak berat, dengan total bantuan jadup yang disalurkan lebih dari Rp4,4 miliar.

"Hitungan bantuan jadup ini per jiwa, Rp10.000 per hari selama 60 hari. Jadi satu jiwa mendapatkan Rp600 ribu dikalikan dengan jumlah anggota keluarga dalam sebuah KK," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, agar proses pencairan jadup pada tingkat kelurahan bisa lebih lancar, pihak kelurahan diminta untuk memfasilitasi petugas dengan menyiapkan aula.

Ia menjelaskan bahwa proses pencairan jadup melalui kelurahan tergantung dari kesiapan pihak kelurahan memfasilitasi petugas dari BNI 46 selaku mitra pemerintah dan pendamping PKH sebagai pegawas.

"Bagi kelurahan yang merasa sudah siap, petugas dari bank dan PKH akan datang melayani pencairan jadup bagi warga sekitar," kata dia.

Dia mengatakan proses pencairan jadup di kelurahan saat ini masih berlangsung.

Namun, dia belum mendapatkan laporan akhir sudah berapa kelurahan yang dilayani, termasuk jumlah KK yang sudah mencairkan bantuan jadup.

"Kita tunggu saja, harapannya dengan tidak adanya laporan dari pendamping PKH mengindikasikan proses pencairan di tingkat kelurahan berjalan lancar," katanya. 

Baca juga: Mataram berharap pemerintah segera cairkan jaminan hidup tahap II
Baca juga: Mensos pastikan ada jaminan hidup korban bencana
Baca juga: Kemensos minta data penerima jaminan hidup di Palu-Donggala dilengkapi

 
Pewarta : Nirkomala
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019