"Sementara untuk iuran yang diterima dalam lima tahun terakhir hanya Rp3,5 triliun atau 253 persen lebih besar klaim yang dibayarkan ketimbang iuran yang dihimpun," kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Padang Asyraf Mursalina di Padang, Minggu usai peringatan HUT ke-51 BPJS Kesehatan.
Menurut dia kendati mengalami defisit hal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena wujud hadirnya negara salah satunya adalah lewat program ini.
"Di tengah semua hantaman persoalan yang menerpa mulai dari defisit, regulasi yang masih belum tuntas, BPJS Kesehatan tetap dipertahankan karena ada masyarakat yang terbantu dengan program ini," ujarnya
Ia menemukan masyarakat yang menjalankan kemoterapi 100 persen adalah pasien BPJS Kesehatan karena biayanya yang mahal.
Asyraf menyebutkan saat ini untuk satu pasien rawat inap demam berdarah itu biayanya setara dengan 80 iuran peserta dan kalau operasi jantung itu iuran dari 5.800 peserta.
Akan tetapi BPJS Kesehatan mulai memikirkan cara agar tidak terus menerus mengalami defisit dan salah satunya adalah sudah harus berpikir mencegah penyakit ketimbang hanya mengobati saat sudah sakit, katanya.
Caranya mulai dengan pola hidup sehat karena dari Rp8,9 triliun biaya yang sudah dibayarkan lebih dari 30 persen untuk penyakit katastropik akibat pola hidup yang kurang tepat.
Oleh sebab itu masyarakat sudah harus menerapkan pola hidup sehat, menghitung kalori saat makan, memperbanyak aktivitas fisik dan beristirahat dengan cukup serta menghindari stres, katanya mengimbau.
Baca juga: Gubernur targetkan seluruh warga Sumbar dilindungi asuransi kesehatan
Kemudian ia juga mengingatkan prinsip utama dari program ini adalah gotong royong dan mengajak semua pihak berpartisipasi.
"Kalau tidak menggunakannya berarti jadi sedekah bagi saudara sebangsa yang sakit," ujar dia.
Ia menyampaikan manfaat yang diterima saat sakit jauh lebih besar daripada iuran yang telah dibayar.
Apalagi untuk penyakit degeneratif tidak akan cukup iuran seumur hidup untuk membiayai, katanya.
Terkait dengan tunggakan iuran ia menilai perlu strategi salah satunya bersinergi dengan pemerintah daerah dan donasi pihak swasta.
"Kalau dilihat menunggak itu lebih banyak disebabkan karena tidak mampu bayar," kata dia.
Asyraf menyebutkan hingga saat ini fasilitas kesehatan di Sumbar yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama 570 dan rumah sakit serta klinik utama 68.
Baca juga: Kemenkominfo sosialisasikan JKN di Sumbar
Baca juga: Program kesehatan Sumbar Sakato diintegrasikan ke JKN
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
