"Kami sepakat dengan pidato Jokowi dalam Visi Indonesia karena beberapa poinnya sama seperti Hasil Rapimnas DPP Jaman terutama terkait fokus pembangunan sumber daya manusia dan penekanan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bangsa," kata Ketua DPP Jaman, Iwan Dwi Laksono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Sampaikan Visi Indonesia Jokowi beberkan lima hal
Oleh karena itu, dia mengusulkan tagline Mental Pancasila untuk periode 2019-2024 sebagai kelanjutan tagline Revolusi Mental periode 2014-2019.
Menurut dia, Indonesia diprediksi akan menghadapi ancaman krisis ekonomi global tahun 2020, namun ancaman lain yang tidak kalah berbahaya dan sudah di depan mata adalah berkembangnya radikalisme dan esklusivisme.
"Tantangan perang di dunia yang terjadi di masa kini dan di masa depan bukan hanya menggunakan senjata nuklir maupun militer. Perang saat ini lebih ke arah perang ideologi, perang dagang, perang budaya, perang siber atau proxy war dan perang non-militer dengan spektrum yang luas serta aktor yang tidak tampak, Pancasila adalah tameng bangsa Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Lanjutkan pembangunan infrastruktur, fokus pembangunan SDM
Iwan mengaku sangat prihatin ketika radikalisme terhadap ideologi tertentu yang awalnya masih pada level pribadi, namun kini sudah merambah masuk ke level publik.
Dia menjelaskan ketika ideologi yang bertentangan dengan falsafah pendirian NKRI yang semula hanya dibicarakan dalam wacana-wacana namun kini sudah mulai bergerak memaksakan diri untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.
"Bahkan pergerakan mereka justru mulai masuk ke dalam pemahaman aparatur pemerintah, ini sangat membahayakan," katanya.
Pemerintah, menurut dia, harus mengikis habis radikalisme yang semakin masif berkembang di Kementerian/Lembaga, termasuk BUMN dan militer sehingga harus dipastikan bersih dan berpegang teguh setia pada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.
Dia merekomendasikan adanya program Pendidikan Bela Negara terhadap ASN di berbagai tingkatan.
Iwan juga menyarankan agar pemerintah memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memantau aktivitas ASN di luar dinas, termasuk analisis dan penilaian atas keterpengaruhan oleh faham-faham anti-Pancasila.
"Serta tindakan antisipatif, perbaikan dan korektif yang dapat dilakukan, misalnya CPNS atau PNS yang ingin promosi jabatan harus melampirkan alamat akun media sosial mereka untuk mengetahui konsep berpikir mereka," katanya.
Iwan mengusulkan apabila Jokowi memberi nama kabinet periode 2019-2024 memakai nama Kabinet Pancasila yang diisi oleh para ahli dan fokus terhadap pembangunan SDM sesuai dengan semangat dan cita-cita Pancasila.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
