SMPN di Jambi hanya mampu tampung 56 persen lulusan SD

SMPN di Jambi hanya mampu tampung 56 persen lulusan SD

Wakil Wali Kota Jambi tinjau SD di hari pertama masuk sekolah pascalibur kenaikan kelas. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) di Kota Jambi hanya mampu tampung 56 persen peserta didik lulusan Sekolah Dasar (SD) di kota itu. (ANTARA/Muhammad Hanapi)

Jambi (ANTARA) - Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Jambi, Provinsi Jambi hanya mampu menampung 56 persen peserta didik dari lulusan Sekolah Dasar (SD) di kota itu.

“Solusinya kita mendorong peserta didik yang tidak lulus di SMP Negeri masuk ke sekolah swasta,” kata Wakil Wali Kota Jambi Maulana di Jambi, Senin.

Pada tahun 2019 ini terdapat 11.800 lebih peserta didik yang lulus dari jenjang pendidikan SD di Kota itu dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yakni SMP. Dari 11.800 siswa tersebut, yang berhasil masuk ke SMP N hanya berkisar 6.500 siswa.

Disampaikannya, wali murid maupun peserta didik tidak perlu khawatir terkait biaya pendidikan, meski masuk sekolah swasta namun biaya pendidikannya tetap akan gratis, karena pemerintah kota itu menanggung biaya pendidikan terhadap anak-anak tersebut, seperti membayar SPP-nya. Terutama bagi peserta didik yang tergolong sebagai warga tidak mampu.

Pemerintah kota itu menjamin tidak ada anak usia sekolah yang tidak mendapatkan sekolah pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  2019 ini.
“Jadi kami mengimbau bagi warga yang anaknya belum mendapatkan sekolah untuk segera melapor kepada pemerintah kota, akan dibantu agar anak tersebut dapat bersekolah,” kata Maulana.

Di hari pertama peserta didik masuk sekolah usai libur panjang kenaikan kelas, Wakil Wali Kota Jambi Maulana meninjau beberapa sekolah, salah satunya SD N 28 Kota Jambi. Menurut Maulana antusiasme anak-anak di hari pertama masuk sekolah cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari raut wajah anak-anak itu.

PPDB untuk peserta didik  tingkat SD pada tahun ini selain dilakukan berdasarkan batas usia, namun juga dilakukan berdasarkan zonasi.

Meski mengalami beberapa kendala, namun menurut Maulana sistem PPDB itu memiliki banyak segi positif. Salah satunya dapat mengurai kemacetan di kota itu.

Pada pagi hari  biasanya orang tua memadati jalanan untuk mengantar anaknya bersekolah, namun hal itu kini dapat teratasi karena sekolah anak-anaknya sudah berada di lingkungan rumah, sehingga kemacetan dapat sedikit teratasi, ujarnya.

“Konsentrasi orang tua pun lebih enak, karena anaknya sekolah di sekitar rumahnya,” kata Maulana.

Sementara itu, pemerintah kota  akan meningkatkan seluruh kualitas sekolah di kota itu, sehingga tidak ada lagi isu sekolah favorit dan sekolah tidak favorit di tengah  masyarakat. Dan bagi sekolah yang telah memliki kualitas yang cukup baik diminta untuk dapat menjaga mutu sekolah. Sehingga sekolah tersebut dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya.

Baca juga: Wapres: Sistem zonasi tidak turunkan mutu sekolah favorit
Baca juga: Puluhan orang tua siswa antusias antar anak di hari pertama sekolah
 
Pewarta : Muhammad Hanapii
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019