7 kecamatan di Sukabumi mulai kesulitan mendapat air bersih

7 kecamatan di Sukabumi mulai kesulitan mendapat air bersih

BPBD Kabupaten Sukabumi menyalurkan air bersih ke sejumlah permukiman yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Sukabumi, Jabar. (ANTARA/ Aditya Rohman).

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menerima laporan sudah ada tujuh kecamatan pada musim kemarau ini yang  mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

"Kesulitan air bersih ini karena dampak dari bencana kekeringan yang sudah terjadi sejak Juni 2019. Namun tidak di seluruh desa di setiap kecamatan yang warganya sulit mendapatkan air bersih," kata Kepala Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna di Sukabumi, Rabu.

Adapun tujuh kecamatan tersebut yakni Cidadap, Gegerbitung, Tegalbuleud, Waluran, Cikembar, Gunungguruh dan Cicurug. Tapi tidak menutup kemungkinan jumlah kecamatan yang warganya kesulitan air bersih ini bertambah.

Menurutnya, untuk meringankan penderitaan warga yang terdampak pihaknya sudah menyalurkan air bersih ke sejumlah lokasi seperti di Desa Cijurey, Kecamatan Gegerbitung dimana ratusan warganya sudah kesulitan mendapatkan air bersih.

Bahkan, untuk mencarinya harus berjalan hingga beberapa kilometer, ujarnya, sebab sumur milik warga sudah kering meskipun ada airnya kondisinya keruh dan mengeluarkan bau sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Untuk menyalurkan air bersih itu, pihaknya menyiagakan enam unit truk tanki berkapasitas 5 ribu liter baik milik BPBD, Pemkab Sukabumi maupun Palang Merah Indonesia (PMI).

"Untuk pipanisasi kami masih berkoordinasi sebab untuk pemasangannya harus ada sumber air dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan warga. Sehingga tidak mudah dalam melakukan penanggulangan bencana ini," tambahnya.

Di sisi lain, hingga kini pihaknya masih menunggu Pemerintah Provinsi Jabar untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana yang biasanya setelah ada penetapan di tingkat provinsi, kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota segera menyesuaikan dengan menetapkan status tersebut.

Namun, BPBD Kabupaten Sukabumi tetap melakukan penanggulangan dan memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan air bersih  sehingga tidak harus menunggu dahulu penetapan status baru melakukan operasi.  

Baca juga: BPPT: TMC cegah kerugian panen akibat kekeringan Rp3 triliun
Baca juga: Ribuan hektare sawah di Karawang kekeringan
Pewarta : Aditia Aulia Rohman
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019