Rp344 T untuk layanan kesehatan dalam lima tahun

Rp344 T untuk layanan kesehatan dalam lima tahun

Para pihak dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Sulut yang menghadiri lokakarya jaminan sosial nasional di Manado, Jumat (5/7/2019).

Manado (ANTARA) - Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulutenggomalut, dr. Anurman Huda MM AAK mengatakan, selama lima tahun (2014-2018) total biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan telah mencapai Rp344 triliun.

"Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP menyerap sebanyak Rp62 triliun, sementara Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut atau FKRTL sebesar Rp282 triliun," kata Anurman pada lokakarya jaminan sosial nasional di Manado, Jumat.

Berurutan, biaya pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun yaitu Rp42 triliun (2014), Rp57 triliun (2015), Rp67 triliun (2016), Rp84 triliun (2017) dan Rp94 triliun (2018).

"Untuk membiayai penyakit katastropik di tahun 2018 sebesar Rp8,46 triliun atau 23,33 persen dari total biaya rujukan sebesar Rp94 triliun," kata Anurman.

Dia menambahkan, distribusi pembiayaan pelayanan kesehatan tertinggi diserap untuk fasilitas rujukan, di mana sebesar 78,32 persen (2014), 79,20 persen (2015), 80,36 persen (2016), 83,57 persen (2017) dan sebesar 81,96 persen (2018)

Sementara untuk fasilitas primer berurutan 1,68 persen (2014), 20,80 persen (2015), 19,64 persen (2016), 16,43 persen (2017) dan sebanyak 18,04 persen (2018).

Anurman menambahkan jumlah fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan lima tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan.

Seperti fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP (puskesmas/dokter praktik perorangan/klinik pratama), dari data yang ada sebanyak 17.492 FKTP (2014), 19.969 FKTP (2015), 20.780 FKTP (2016), 21.763 FKTP (2017) dan meningkat menjadi 23.298 FKTP (2018).

Sementara, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL yang dapat diakses sebanyak 1.681 FKRTL (2014), 1.847 FKRTL (2015), 2.068 FKRTL (2016), 2.268 FKRTL (2017) dan 2.455 FKRTL (2018). "Masih ada dokter praktik perorangan yang belum bersedia bekerja sama, sementara di tingkat FKRTL sebagian besar berstatus rumah sakit swasta," ujarnya.*

Baca juga: 233,9 juta peserta JKN-KIS gunakan faskes

Baca juga: 222,5 juta lebih penduduk Indonesia dilindungi JKN-KIS
Pewarta : Karel Alexander Polakitan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019