"Peran Humas sangat penting, sebagai jembatan penyampaian program pemerintah kepada masyarakat dan berperan aktif sebagai jembatan pertama untuk mendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Ipi MaryatiMakassar (ANTARA) - Tim Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati merekomendasikan peran Humas Pemprov Sulawesi Selatan dapat lebih dimaksimalkan sehingga mempunyai ruang guna berperan aktif dalam pekerjaannya mendukung kinerja gubernur dan wakil gubernur.
"Peran Humas sangat penting, sebagai jembatan penyampaian program pemerintah kepada masyarakat dan berperan aktif sebagai jembatan pertama untuk mendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Ipi Maryati saat menemui Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (4/7).
Tim Humas KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) untuk segera memaksimalkan pendampingan kehumasan di Lingkup Pemprov Sulsel.
Hal ini sekaligus sebagai wujud perhatian KPK kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Baca juga: Pansel cari tokoh mumpuni di segala bidang untuk capim KPK
Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi hasil evaluasi KPK dan menyampaikan harapannya untuk kinerja Humas ke depan.
"Media harus bekerja berdasarkan data dan merupakan kewajiban media untuk independen dalam pemberitaan. Humas Pemprov saat ini sangat maksimal dalam pemberitaan. Bagi saya, selama OPD tersebut bekerja dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Sulsel, kami akan perjuangkan," tegas Andi Sudirman Sulaiman.
"Banyak beban yang diberatkan ke humas yang justru merugikan maksimalnya kinerja Humas, pemberitaan humas harus lebih berdasarkan kinerja pemerintah, mengenai program, tidak hanya pada ceremony saja", katanya menjelaskan.
Alur penyelesaian problem yang ada di Humas sesuai rekomendasi KPK akan dikaji oleh Wagub sehingga akan lahir penyelesaian atau solusi terbaik.
"Tanggung jawab pemerintah daerah untuk membangun jurnalisme yang profesional dalam pemberitaan. Komunikasi publik perlu dikelola dengan baik, anggaran di humas harus lebih kepada program," kata Wagub.
Baca juga: Pansel: Sudah 282 pendaftar capim KPK
Baca juga: Direktur KPK daftar calon pimpinan soroti korupsi tingkat bawah
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
