Harapan pasca-putusan MK, ekonomi semakin stabil

Harapan pasca-putusan MK, ekonomi semakin stabil

Tokoh Masyarakat Kabupaten Mukomuko Abdul Kadir memberikan sambutan saat acara halal bihalal pemerintah setempat di gedung balai daerah. (Foto istimewa)

Mukomuko (ANTARA) - Sebagian masyarakat terutama di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengikuti perkembangan sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang putusannya dibacakan Majelis Hakim pada Kamis (27/6) lalu.

Selain mengikuti perkembangan persidangan hingga putusan Mahkamah Konstitusi, masyarakat yang berada di daerah sejauh 275 kilometer sebelah utara Kota Bengkulu tersebut juga memberikan tanggapan terhadap para pasangan calon presiden dan wakil presiden pascakeputusan MK tersebut.

Baca juga: Kiai Jatim sambut positif pernyataan Jokowi-Prabowo pasca-putusan MK

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menyatakan menolak seluruh permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno terkait PHPU presiden dan wakil presiden.

Abdul Kadir, salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terus mengikuti informasi hasil akhir sidang di MK dan tanggapan dari masing-masing presiden dan wakil presiden pascakeputusan MK terkait PHPU.

Ia mengapresiasi sikap kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pascakeputusan MK terkait PHPU ini. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin misalnya mengajak semua masyarakat untuk bersatu.

Selain itu, ia menilai, calon presiden urut 02 Prabowo Subianto sebagai seorang Negarawan karena menerima hasil keputusan MK PHPU pasangan presiden dan wakil presiden dan tidak melanjutkan lagi.

Harapan untuk calon presiden Joko Widodo, katanya, sesuai dengan apa yang telah disampaikan dan dijanjikannya,  supaya ekonomi stabil sebab segala dasar kehidupan tergantung dari ekonomi.

Kemudian pria yang berusia 71 tahun ini menyatakan tidak sependapat dengan pihak yang menolak kebijakan presiden berutang untuk membangun negara ini. Karena kalau berutang siapa saja presidennya pasti berutang.

“Saya membangun rumah saja berutang. Bagaimana saya bisa membangun rumah ini kalau tidak berutang,” ujarnya.

Selain itu, mantan pensiunan lurah ini juga tidak sependapat dengan pihak yang mengkritisi kinerja presiden terkait dengan gaji ke-13, padahal gaji 13 itu tidak kini saja tetapi sejak dari dulu.

Ia menilai kinerja calon presiden terpilih Joko Widodo sebelumnya lebih memfokuskan kegiatannya membangun dari pinggiran dan sasaran pembangunan semua desa di Indonesia.

Kemudian, ia menilai, masih ada masyarakat yang salah kaprah terkait dengan program kartu jaminan kesehatan nasional (JKN) dan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan.

Padahal program JKN ini sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang kurang untuk mampu mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

“Saya sendiri merasakan kartu JKN ini sangat membantu masyarakat apalagi masyarakat yang ingin mengoperasi anaknya,” ujar tokoh presidium pemekaran Kabupaten Mukomuko ini.

Pascakeputusan MK terkait PHPU pasangan calon presiden dan wakil presiden, Abdul Kadir mengajak masyarakat terutama di daerah tersebut untuk menghilangkan pikirkan-pikiran bahwa Jokowi menang dan Prabowo kalah.

“Mari kita dukung pemerintah yang baru nantinya dalam membangun negara dan daerah ini sesuai dengan cita-cita bersama, undang-undang dan Pancasila. Mari kita bersatu,” katanya.

Ia menyatakan, tidak perlu lagi saling panas memanasi dan mengejek karena berbeda pilihan. tidak usah ribut. kalau dulu silang pendapat, sekarang jangan ada lagi keributan.

Ia mengatakan, tidak hanya dirinya, termasuk seluruh masyarakat pasti maunya kembali hidup rukun dan damai, kemudian bersama-sama membantu orang yang terpilih menjadi presiden.

“Tidak mungkin kalau kita berada dalam satu rumah kita tidak rukun. Bagaimana kita mau membangun negara dan daerah ini kalau kita dalam satu rumah saja ribut,” ujarnya pula.

Dukung MK

Sementara pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uni dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan PHPU presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Politisi PDIP optimistis pendukung pemerintah akan semakin membesar

“Tidak ada pilihan lain selain mendukung semua keputusan MK tersebut karena selain lembaga ini tidak ada lagi lembaga tertinggi sengketa Pemilu PHPU,” kata Robi, pedagang di objek wisata Danau Nibung.

Meskipun dirinya sedikit kecewa dengan hasil keputusan sidang MK yang menolak seluruh gugatan seluruh permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subinto-Sandiaga Salahudin Uno terkait PHPU presiden dan wakil presiden.

Karena baginya, siapapun presiden dan wakil presiden terpilih nantinya, dia tetap harus bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangganya dan menyekolahkan anaknya.

Ia berharap, presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya bisa mengadopsi dan menerapkan program yang baik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.

Karet Naik

Sementara itu, seorang petani kebun karet dari Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Novran berharap presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin membuat program yang bertujuan untuk menaikkan harga jual getah karet petani di wilayah ini.

“Masa masa presiden sebelumnya harga getah karet petani pernah naik hingga mencapai Rp12 ribu per kg, tetapi sekarang ini harga getah karet tidak pernah naik setinggi itu. Kami berharap presiden dan wakil presiden menaikkan harga getah karet,” ujarnya.

Baca juga: Isu harga karet dan populisme Islam buat Prabowo unggul di Sumsel
Baca juga: Presiden tegaskan pemerintah serius dorong kenaikan harga karet

Ia menyebutkan, harga jual getah karet bersih milik petani di wilayah ini sejak beberapa hari terakhir sebesar RpRp8.300 per kilogram, turun sebesar Rp400 per kg dibandingkan sebelumnya.

“Baru lima hari ini harga getah karet bersih di wilayah ini sebesar Rp8.300 per kg. Sebelumnya harganya sebesar Rp8.700 per kg,” ujarnya.

Ia menyatakan, penurunan harga getah karet bersih di tingkat pedagang pengumpul di wilayah ini otomatis mengurangi pendapatan petani setempat baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membeli pupuk.

Petani di wilayah ini biasanya memupuk tanaman karet minimal sebanyak satu kali dalam enam bulan guna menyuburkan batang karet, selain itu diharapkan dapat menambah jumlah produksi getah karet.

Selain itu, ia mengatakan, pemberian pupuk juga bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penurunan produksi getah karet pada saat musim tanaman karet gugur daun hingga mencapai 50 persen.

“Biasanya saat musim tanaman karet gugur daun, produksi getah karet bisa turun drastis hingga mencapai 50 persen. Tetapi dengan pemberian pupuk secara rutin sehingga penurunannya tidak mencapai sebesar itu,” ujarnya.

Ia berharap, harga getah karet petani di wilayah naik lagi agar pendapatan petani menjadi meningkat, dan petani setempat juga bisa lebih sering untuk bahan penyubur tanaman karet.***2***

Baca juga: Gus Sholah anjurkan percepat rekonsiliasi
Baca juga: PKB nilai empat langkah bangun rekonsiliasi

Pewarta : Ferri Aryanto
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019