"Ya saya kira kita serahkan pada aturan hukum yang ada, saya tidak bisa menafsir terlalu jauh ya. "Masing masing punya cara pandang, tapi di setiap yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan," kata Gubernur Emil ketika dimintai tanggapan soal penetapan tersangka kepada Ustadz Rahmat Baequni, di Bandung, Senin.
Sebelumnya, orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat, M Ridwan Kamil dan Ustadz Rahmat Baequni pernah berbeda pandangan tentang desain Masjid Al Safar yang dirancang oleh Gubernur Emil.
Ustadz Rahmat Baequni menilai desain masjid rancangan Gubernur Emil yang terletak di rest area KM 88 B Tol Cipularang tersebut mirip simbol illuminati.
Gubernur Emil mengatakan dirinya tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai kasus hukum yang menimpa Rahmat Baequni.
"Itu mah tinggal dijelaskan di hadapan hukum yang dimaksud seperti apa dan biarkan juga hukum yang menjadi referensi dalam menyelesaikan. Saya kira itu, saya tidak bisa menafsir terlalu jauh," kata Emil.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menetapkan Ustadz Rahmat Baequni sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks tentang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena diracun.
"Kemarin hari Kamis (20/6), tim penyelidik langsung untuk mengamankan saudara RB, kemudian tadi malam langsung proses pemeriksaan, saat ini proses itu sudah dilanjutkan untuk menjadi proses penyidikan," kata Kabidhumas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Saat ini, kata Truno, alat bukti yang pihaknya sedang dalami adalah adanya dugaan video ceramah Baequni tentang hoaks tersebut. Dia mengatakan sangat disayangkan karena pernyataan dugaan hoaks tersebut dilontarkan Baequni di tempat ibadah.
"Masih dugaan informasi, menurut yang bersangkutan atau tersangka meninggalnya kurang lebih 390 petugas KPPS maupun yang terlibat dalam pemilu ini disampaikan di khalayak umum, yang kami sayangkan yaitu di tempat ibadah, yang di sana rata-rata orang ingin beribadah," kata dia.
Atas perbuatannya, Baequni disangkakan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu UU ITE dan atau pasal 207 KUHP pidana.
Dengan sejumlah pasal tersebut, kata dia, Baequni terancam hukuman di atas lima tahun penjara.
"Untuk ancaman hukuman yang jelas di atas lima tahun, maka dari itu kita juga dari tim penyidik nanti akan meminta pendapat ahli, khususnya ahli pidana maupun ahli bahasa," katanya.
Sementara itu, Baequni yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengatakan bahwa dirinya hanya meneruskan atau mengutip dari apa yang sudah beredar di media sosial terkait isu penyebab ratusan KPPS meninggal tersebut.
"Itu saya hanya mengutip saja dari pemberitaan yang sudah viral di media sosial, dan saya tanyakan bahkan pada jamaah, mereka juga sudah pada tahu, mereka menganggukkan kepala," kata Baequni.
Walaupun demikian, menurutnya dia tidak memiliki maksud untuk menyebarkan berita hoaks tersebut. Apalagi, kata dia, bermaksud untuk memecah belah bangsa.
"Saya cinta tanah air ini saya cinta bangsa ini, tidak mungkin saya mau memecah belah bangsa saya sendiri, naudzubillah," katanya.
Baca juga: Polda Jabar tetapkan Rahmat Baequni sebagai tersangka kasus hoaks
Baca juga: Rahmat Baequni dipersilahkan pulang setelah statusnya tersangka
Baca juga: Polisi tangani 10 kasus hoaks selama aksi Mei
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
