"Kami sangat transparan, maka siapapun bisa melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah 'monggo', tapi kami harus menghadirkan seluruh masyarakat di Jawa Tengah," kata Ganjar di Semarang, Jumat malam.
Menurut Ganjar, besar kecilnya anggaran kegiatan itu bersifat relatif karena acara yang akan dilaksanakan di Lapangan Pancasila, kawasan Simpang Lima, itu bakal dihadiri sampai 130.000 orang yang berasal dari 35 kabupaten/kota.
Jika ada asumsi atau tuduhan dari sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa dana penyelenggaraan itu dikorupsi, Ganjar secara tegas menjawab jika hal itu tidak benar.
"Kalau anda tahu, (dana) itu untuk mereka semua. Target kita 100 ribu. Dihitung lagi ternyata 130 ribu, yang lain asumsi, katanya mau dikorupsi. Kalau kami mau sembunyi sembunyi gak kami buka kok, makanya semua orang bisa buka, itu hebatnya (transparansi) Jawa Tengah," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu membuka untuk dikritisi berbagai pihak. "Soal tidak sepakat jumlah anggaran gak apa-apa, tapi kita bisa jelaskan," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Mengenai adanya tuduhan jika "Apel Kebangsaan" itu merupakan salah satu bentuk kampanye terselubung, Ganjar menegaskan bahwa kegiatan ini tidak ada motivasi politik praktis, meskipun diselenggarakan menjelang pemilu, apalagi untuk dukung salah satu pasangan calon presiden.
Ganjar mengajak semua elemen masyarakat untuk hadir, sekaligus mengkritisi pelaksanaan "Apel Kebangsaan".
"Justru menjelang pemilu, kami tidak mau Jawa Tengah dirobek-robek, maka kita menghadirkan semua orang. Kalau ada orang marah-marah ini kampanye terselubung, lho yang mana (dukungan) capres tertentu," katanya.
Acara "Apel Kebangsaan" mendatang sebagai bentuk kekhawatiran terhadap banyaknya fitnah, hoaks, maupun ujaran kebencian yang terjadi, khususnya di Jawa Tengah.
"Yang membuat saya makin gelisah, hal-hal negatif tersebut justru tersebar saat menjelang pemilu sejak pilgub lalu. Begitu terpilih kembali, saya ingin memupuk kembali rasa persatuan di Jawa Tengah," katanya.
Kendati demikian, Ganjar menyayangkan kritikan itu dilontarkan oleh pihak-pihak yang secara pilihan politik berbeda dengan dirinya dan untuk meminimalisasi politisasi acara "Apel Kebangsaan", telah diinstruksikan pelarangan membawa atribut partai politik maupun kandidat capres.
Baca juga: Kesbangpol pastikan Apel Kebangsaan "Kita Merah Putih" bukan kegiatan politik
Baca juga: 5.000 pelajar ikuti Apel Kebangsaan
Baca juga: Presiden jadi inspektur apel kebangsaan FKPPI
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
