"Saat ini ada 32 kabupaten/kota yang belum membentuk kelembagaan perpustakaan," ujar Tjahjo saat membuka Rapat Koordinasi Perpustakaan di Jakarta, Kamis.
Komitmen pemerintah daerah, kata Tjahjo, sangat penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang berpengetahuan, berkualitas, mandiri dan mampu berdaya saing di era global. Apalagi pemerintah saat ini fokus pada pembanguan sumber daya manusia.
"Tahun ini bapak Presiden mencanangkan pembangunan sumber daya manusia, untuk itu kita berupaya membangun agar masyarakat gemar membaca." ucap Mendagri.
Dia menambahkan saat ini masih sedikit daerah yang memiliki perpustakaan hingga ke tingkat desa. Ke depan dia berharap agar setiap desa memiliki perpustakaan.
"Saat ini penduduk Indonesia 260 juta, tetapi yang punya ponsel 400 juta, "simcard" sekitar 700 juta. Ini menandakan minat baca media sosial bukan membaca buku," imbuh dia.
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengatakan Indonesia saat ini memiliki 164.610 perpustakaan. Kondisi itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak nomor dua di dunia.
"Infrastruktur perpustakaan Indonesia nomor dua berada di bawah India yang memiliki 323,605 perpustakaan, dan berada di atas Rusia dengan 113.440 perpustakaan dan China di urutan keempat dengan 105,831 perpustakaan," ujar Syarif.
Saat ini kelembagaan perpustakaan menjadi elemen penting dalam pembangunan nasional. Pada tahun ini juga, perpustakaan masuk dalam program dan kegiatan Prioritas Nasional perihal "Penguatan Literasi untuk Masyarakat" dengan indikator "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial".
Rakornas kali ini mengusung tema besar "Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah yang peduli dengan perpustakaan di daerahnya.
Pewarta: Indriani
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
