IPM Teluk Wondama pada tahun 2017 meningkat dibanding 2016. Meskipun demikian, kenaikan ini belum mempu mengangkat level yang selama ini berada dalam kategori rendah.
Wasior (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, terus menggenjot Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar terus meningkat setiap tahun.

Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi di Teluk Warsior, Senin,  mengatakan pihaknya menargetkan IPM mencapai angka 60 sehingga naik level menjadi tingkat sedang pada tahun 2020.

Dia  IPM Teluk Wondama pada tahun 2017 meningkat dibanding 2016. Meskipun demikian, kenaikan ini belum mempu mengangkat level yang selama ini berada dalam kategori rendah.

Sesuai data BPS, tahun 2016 IPM kabupaten berjuluk Sasar Wondama ini ada pada kisaran 57,16,  mengalami kenaikan sebesar 1,64 poin pada 2017 menjadi 58,10.

DPRD mengapresiasi capaian Pemkab Tluk Wondama yang mampu menjaga tren kenaikan IPM dalam 3 tahun terakhir. Lembaga perwakilan rakyat itupun menilai target bupati menaikkan IPM mencapai 60 pada 2020 masih wajar.

Namun demikian, DPRD mengingatkan agar target meningkatkan IPM diikuti dengan perbaikan tata kelola pada sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor itu merupakan indikator utama Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut Wakil Ketua DPRD Teluk Wondama, Remran Sinadia, langkah awal untuk memperbaki tata kelola pendidikan dan kesehatan adalah dengan mengangkat pejabat definitif untuk menduduki posisi kepala dinas.

Setidaknya dalam dua tahun ini, posisi kepala dinas pendidikan dijabat oleh pelaksana tugas (plt) selepas kepala dinas lama memasuki masa pensiun. Demikan pula dinas kesehatan lebih kurang satu tahun terakhir diemban Plt.

“Karena kalau Plt terus, ini berpengaruh juga dengan kemajuan di bidang itu. Artinya kalau Plt kan terbatas pengambilan keputusan jadi bisa memperlambat. Tapi kalau kita sepenuhnya artinya di situ ada kepala dinas saya kira ada sesuatu yang bisa dibuat lebih mempercepat lagi untuk IPM kita naik,“ kata Remran.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan pihaknya melalui forum resmi seperti sidang paripuna telah berulang kali menyuarakan kepada bupati agar mengangkat kepala dinas definitif.

Dia menegaskan DPRD tidak bermaksud mengintervensi hak prerogatif bupati namun semata-mata agar kinerja Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan bisa maksimal.

“Dalam beberapa sidang lewat pandangan fraksi, pandangan umum, kita sudah sampaikan itu. Segera, segera, karena dua dinas ini kan sangat vital dan di situ ada anggaran yang besar. Tidak mungkin seterusnya dikelola oleh Plt, “ ucap caleg DPRD Teluk Wondama Dapil 1 ini.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Ujang Waprak pada kesempatan sebelumnya menyebutkan pengisian jabatan kepala dinas yang masih lowong akan dilakukan melalui mekanisme lelang jabatan.

Saat ini, setidaknya terdapat lima jabatan eselon II di lingkup Pemkab Wondama yang masih dipegang Plt, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris DPRD serta satu kursi Staf Ahli Bupati

Pewarta: Toyiban
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019