Politisasi hoaks dan ujaran kebencian justru dapat membuat mereka semakin apolitis.Jakarta, (Antara/Jacx) - Histeria media sosial sedang melanda jagad politik tanah air. Semua unsur politik, semua partai, semua caleg dan semua tim kandidat presiden begitu bersemangat membicarakan strategi kampanye melalui media sosial.
Kata Netizen, Millenial, generasi Y menjadi kata wajib yang terus berseliweran dalam diskursus publik dan perbincangan tentang kandidasi, elektabilitas calon, strategi kampanye dan opini publik tentang pemilu.
Optimisme, kekhawatiran, keingintahuan dan ketidaktahuan campur aduk di dalam perbincangan dan proses tersebut. Suksesi kepemimpinan nasional seakan-akan direduksi menjadi pertarungan di jagad maya.
Jika melihat data, tentu saja histeria itu ada dasarnya. Indonesia sebagai bangsa, memang sedang mabuk kepayang dengan teknologi digital. Dengan populasi sebesar 262 juta manusia, telah beredar 371 juta telepon selular di Indonesia.
Rata-rata orang Indonesia memiliki lebih dari satu telepon genggam. Betapa termanjakannya kita oleh teknologi itu. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) semakin memperkuat kesimpulan ini, Awal tahun 2018, 143 orang Indonesia merupakan
pengguna internet. Mayoritas adalah masyarakat perkotaan (72,41 persen). Pengguna media sosial di Indonesia berjumlah 106 juta orang. Yang mengakses media sosial lewat telepon genggam sebesar 92 juta orang, atau mencapai 39 persen dari total populasi Indonesia.
Tetapi angka-angka itu dapat menjebak dan menyesatkan jika kita tidak memahami benar bagaimana teknologi itu bekerja dan memberi dampak kepada masyarakat. Salah-satu persoalan yang dapat diangkat di sini adalah bagaimana penggunaan hoaks dan ujaran kebencian dalam proses kampanye pemilu 2019. Sebagaimana diketahui, wacana politik kita hari-hari ini diwarnai dengan perang ujaran, perang statement yang tak jarang berkembang menjadi perang hoaks dan ujaran kebencian.
Meskipun dalam gradasi yang berbeda, hoaks telah menjadi senjata politik pada masing-masing kandidat capres-cawapres. Hoaks menjadi bagian dari aksi maupun reaksi politik dalam percaturan kandidasi politik. Pertanyaannya adalah, apakah menggunakan hoaks sebagai senjata politik apakah akan efektif untuk meraih kemenangan politik?
Dengan asumsi setiap pasangan capres-cawapres telah memiliki pendukung loyal pada kubu masing-masing, pemilihan presiden tahun 2019 akan ditentukan oleh keberhasilan merebut simpati pemilih "galau".
Pemilih loyal pada kedua kubu belum memadai untuk memenangkan pilpres, sementara pemilih yang masih bimbang atau belum menentukan pilihan proporsinya sangat signifikan. Menurut Survei Kompas September-Oktober 2018, pemilih pada kedua kubu yang masih belum yakin benar dengan pilihan politiknya (soft supporters-red) memiliki proporsi sekitar 30 persen. Ditambah jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan politik (undecided voters) sebesar 14,7 persen, maka total proporsi pemilih “galau” sekitar 44,7 persen. Angka yang besar dan akan sangat menentukan.
Siapakah sang pemilih “galau”? Generasi millenial, kelas menengah, kaum urban atau kalangan berpendidikan. Kurang lebih demikian jika disarikan dari berbagai penelitian. Bagian terbesar dari segmen ini adalah generasi millennial.
Generasi muda yang sangat lekat dengan media-sosial, mesin-pencari dan produk-produk kecerdasan-buatan. Mereka umumnya adalah pemilih pemula. Proporsi mereka tak bisa diremehkan, yakni 80 juta orang atau sekitar 40 persen dari total pemilik suara.
Bagaimana karakter mereka? Survei CSIS tahun 2017 menunjukkan hanya 2,3 persen dari generasi millennial yang tertarik pada politik. Mereka mengakses internet bukan untuk membangun referensi politik, melainkan untuk kebutuhan rekreatif, inovatif dan ekonomi-kreatif. Hiruk-pikuk politik, masalah korupsi, semrawut penyelenggaraan pemerintahan dan ricuh antar elit membuat mereka semakin kurang berkomitmen terhadap urusan kekuasaan.
Sementara kelompok yang berusia lebih dewasa dan berpendidikan tinggi menunjukkan ciri pemilih yang kritis. Mereka memiliki banyak pertimbangan dalam menilai calon pemimpin. Mereka mengunakan beragam sumber informasi dan kriteria penilaian.
Menjadi golput merupakan opsi jika tidak ada pilihan yang mendekati harapan mereka. Di luar dua kelompok itu, ada kelompok kelas menengah urban yang sangat konsumtif terhadap informasi. Bagi mereka, mengakses informasi terbaru dan terus-menerus melalui media baru merupakan bagian dari gaya hidup. Terlepas dari dari apakah informasi itu bermakna atau tidak, mempengaruhi pilihan politik mereka atau tidak.
Pertanyaannya adalah, apakah kampanye hitam yang bergelimang hoaks dan ujaran kebencian efektif untuk menarik simpati pemilih galau tersebut? Cukup meragukan! Politisasi hoaks dan ujaran kebencian justru dapat membuat mereka semakin apolitis.
Politisasi hoaks oleh kedua kubu capres-cawapres akan meningkatkan probabilitas mereka untuk memilih golput pada pilpres nanti. Perlu diperhatikan, yang kita hadapi di sini adalah para pemilih –dengan jumlah yang signifikan— yang pada dasarnya berkomitmen rendah atau bersikap kritis terhadap politik. Mereka terlanjur mengidentikkan politik dengan kebusukan dan kedurjanaan. Kampanye hitam, hoaks dan ujaran kebencian dapat membuat mereka semakin kurang berminat terhadap pemilu.
Lalu apa fungsi politisasi hoaks dan ujaran kebencian dalam konteks ini? Studi komunikasi menyebutnya sebagai echo chamber effect. Studi media baru mengistilahkannya sebagai filter bubble effect. Kita dapat menyebutnya sebagai efek gelembung isolasi.
Pakar media baru, Eli Pariser (2011) menjelaskan efek gelembung isolasi dalam konteks bekerjanya algoritma milik perusahaan seperti Google, Facebook Amazon dan Twitter berdasarkan logika reduksi dan personalisasi. Algoritma itu mengidentifikasi kecenderungan pilihan dan perilaku pengguna internet.
Selanjutnya, algoritma mengarahkan pengguna internet pada orang, kelompok atau sumber informasi yang sesuai dengan kecenderungan yang telah diidentifikasi itu. Penggemar fashion akan diisolasi untuk berinteraksi dengan sesama penggemar fashion. Penggemar otomatif akan diisolasi untuk berdiskusi dengan sesamanya.
Demikian juga yang terjadi pada aras politik. Pilpres Amerika Serikat menunjukkan platform media sosial seperti facebook dan twitter –tanpa banyak disadari-- telah mengisolasi pendukung Donald Trump untuk bergunjing antar sesamanya, pendukung Hillary Clinton untuk bergosip dengan sesamanya.
Gelembung isolasi sebagai ciri dari bekerjanya media sosial di sini membawa dampak negatif terhadap prinsip ruang publik karena mereduksi peluang terjadinya pertukaran pendapat dan adu-gagasan yang lintas kelompok, argumentatif dan mencerahkan. Yang dominan dalam gelembung isolasi itu bukanlah dialog yang diskursif, alih-alih pemujaan total terhadap diri sendiri sekaligus sikap apriori total pada pihak lain yang berseberangan.
Pada level gelembung isolasi itulah hoaks dan ujaran-kebencian beroperasi. Dalam konteks yang sama dapat diperkirakan bahwa politisasi hoax dan ujaran kebencian yang mewarnai kampanye pilpres di Indonesia belakangan juga hanya akan memperteguh keyakinan politik pemilih loyalis pada masing-masing kubu capres-cawapres.
Para pendukung Prabowo-Sandi akan bergunjing di antara mereka sendiri dan mengolok-olok lawan politik dengan sikap apriori dan antipati. Demikian juga sebaliknya yang terjadi pada kelompok pendukung Jokowi-Makruf Amin. Namun sekali lagi, proporsi pemilih loyal pada kedua kubu yang telah terkerangkeng dalam gelembung isolasi itu belum memadai untuk memenangkan pemilu.
Sementara para pemilih galau atau pemilih millennial justru cenderung akan menghindari perkubuan atau pengelompokan politik yang terjadi. Pertama, mereka pada dasarnya memang kurang berminat pada politik. Kedua, minat terhadap politik itu semakin tipis atau bahkan hilang mana kala mereka dihadapkan pada diskursus politik yang konfliktual, berisik dan kasar.
Ketidaknyamanan mereka terhadap politik berjalan paralel dengan trend politisasi hoax dan terbentuknya gelembung-gelembung isolasi politik. Dengan bahasa yang lebih gamblang, kita mungkin perlu bertanya begini pada para tim sukses pasangan capres-cawapres, “Sudah tahu generasi millennial kurang berminat pada politik, mengapa pula anda peragakan politik yang kasar dan vulgar di hadapan mereka?”
*Agus Sudibyo, Head of New Media Research Center ATVI Jakarta.
Pewarta: Agus Sudibyo*
Editor: Panca Hari Prabowo
Copyright © ANTARA 2018
