Mataram, Nusa Tenggara Barat (ANTARA News) - Lima belas keluarga korban gempa di Kota Mataram sudah bisa pindah dari hunian sementara ke hunian tetap berupa rumah instan sederhana sehat (Risha) menurut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setempat.

"Sebanyak 15 kepala keluarga (KK) korban gempa bumi kini sudah bisa pindah dari hunian sementara ke hunian tetap," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Senin.

Keluarga-keluarga itu, menurut dia, sudah bisa menempati empat rumah di Pagesangan dan 11 rumah di Lingkungan Pengempel, Kecamatan Sandubaya.

Saat ini 20 rumah instan sederhana sedang dalam proses pembangunan di lingkungan Gontoran, Tegal dan Jangkuk.

Kemal mengatakan selain bekerja sama dengan Wijaya Karya dalam pembangunan 120 Risha, guna mempercepat proses pembangunan rumah instan bagi korban gempa di Kota Mataram pemerintah daerah juga bekerja sama dengan PT Pembangunan Rumah Urban dalam penyediaan panel untuk Risha.

"PT Pembangunan Rumah Urban Purwakarta ini telah menyanggupi untuk mengirim panel untuk 200 unit Risha, dengan tipe 36," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa saat ini dari ratusan korban gempa bumi yang telah mendapatkan transfer bantuan dana pembangunan rumah tahan gempa senilai Rp50 juta dari pemerintah, sebanyak 460 KK telah menyelesaikan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan rumah tahan gempa Risha tipe 36.

"Tugas kami memberikan pendampingan teknis untuk pembuatan desain dan pendampingan administrasi dalam pembuatan RAB. Kami tidak masuk pada hal berkaitan dengan mambangun karena semuanya tergantung pokmas," katanya.

Namun dia mengatakan pemerintah kota saat ini masih kekurangan fasilitator. Saat ini hanya ada 40 fasilitator dari kebutuhan 120 orang fasilitator untuk membantu mendampingi proses pembangunan rumah warga yang rusak berat akibat gempa Juli lalu, yang jumlahnya 13 ribu lebih.

"Karena itu, kita tetap mengusulkan agar pemerintah bisa menganggarkan dan mencari lagi tenaga fasilitator, apalagi pemerintah menargetkan Juli 2019 semua harus tuntas," katanya.

Selain itu, ia menambahkan, "Saat ini baru ada dua aplikator yang sudah mau bekerja sama, sementara kita butuh lebih banyak agar proses pembangunan Risha bisa dipercepat."

Baca juga:
Presiden tinjau pembangunan RISHA di Sumbawa Barat
Wapres instruksikan percepatan rekonstruksi pascabencana Lombok

 

Pewarta: Nirkomala
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018