Ia mengatakan hal itu pada seminar "Peran dan Fungsi Lembaga Penjaminan dalam Menjaga Stabilitas Perbankan Indonesia", di Gondangwetan, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis, seperti dikutip melalui siaran persnya.
Menurut dia, LPS memberikan jaminan bukan hanya pada bank BUMN maupun bank swasta besar, tapi bank perkreditan rakyat (BPR) pun kini sudah menjadi peserta penjaminan LPS. "Ini pentingnya LPS melakukan langkah sosialisasi di daerah. LPS yang awalnya hanya menjamin nasabah sampai Rp100 juta, sekarang penjaminannya diperbesar sampai Rp2 miliar," ujar Misbakhun di hadapan ratusan warga.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo itu menambahkan, bank termasuk BPR yang kinerjanya tak bagus tidak akan diizinkan memiliki produk tabungan. "Bank yang nakal, pasti akan ditindak," katanya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, penduduk Indonesia seluruhnya mempunyai hak yang sama untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab LPS, sesuai amanat undang-undang. "Sosialisasi tugas dan fungsi LPS ini harus disampaikan sampai ke desa-desa," katanya.
Karena itu, dia mengajak mitra kerja Komisi XI DPR, di antaranya LPS, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik, untuk mensosialisasikan tugas pokok dan fungsinya langsung ke masyarakat.
Misbakhun menambahkan, sosialisasi saat ini makin mudah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia dan mengakses layanan internet. Namun, sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, menurut dia, akan lebih mengena. Karena itu, Misbakhun mengajak LPS bertemu konstituennya di Pasuruan.
"Saya juga merasa berkewajiban untuk menghadirkan LPS di daerah pemilihan saya. Ini sebagai tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat di dapil,” katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
