Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait politisi "sontoloyo" karena yang ditunjukkan beberapa politisi menujukkan dekadensi atau kemunduran perilaku berpolitik yang santun.

"Semua pernyataan Presiden Jokowi tidak datang spontan dan tidak tanpa sebab dan ujung atau puncaknya adalah pernyataan beliau terkait politisi sontoloyo itu," kata Karding di Jakarta, Rabu.

Karding mengatakan pernyataan Presiden itu bagian dari rangkaian pesan kepada para politisi karena perilakunya yang cenderung mengalami dekadensi.

Hal itu bisa berakibat pada kualitas perpolitikan Indonesia sehingga pernyataan Presiden terkait politisi "sontoloyo" memiliki pesan untuk mengakhiri politik kebohongan. Jangan hanya turun ketika mau pemilu, politik yg mengedukasi dan akhiri politik SARA.

"Selain itu kampanyekan hal-hal positif dan juga hentikan politik asal berbicara yang berdampak negatif dan politik menghalalkan segala cara," ujarnya.

Karding menilai Presiden melihat bahwa fenomena-fenomena politik itu harus dicegah agar politik Indonesia kembali pada "relnya", yaitu demokrasi yang berkualitas dan terjaga marwahnya.

Menurut dia, pilpres harus menjadi instrumen memperbaiki demokrasi, mendidik dan memilih pemimpin yang baik.

"Tentu yang disindir adalah siapa saja  yang melakukan semua atau salah satu dari yang saya sebut," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan jangan mudah terperdaya dengan ucapan para politisi.

Dia menilai banyak politisi yang memang sengaja memperdaya masyarakat untuk kepentingan politik sesaat.

"Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," kata Jokowi saat menghadiri pembagian 5000 sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Dia menyampaikan itu dalam konteks langkah pemerintah yang akan mengucurkan dana kelurahan pada tahun depan.

Jokowi mengaku heran, program baru pemerintah dengan anggaran Rp3 triliun itu justru dipermasalahkan sejumlah politisi padahal dana kelurahan ini penting untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas di tiap kelurahan.

Baca juga: Jokowi sebut politikus sontoloyo pakai cara adu domba
Baca juga: Mendagri: 'Sentoloyo' peringatan agar santun berpolitik

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018