Moeldoko tanggapi isu pencabutan status tersangka Habib Rizieq

Moeldoko tanggapi isu pencabutan status tersangka Habib Rizieq

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Mataram, NTB (ANTARA News) - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, menanggapi isu ada kelompok tertentu yang mengusulkan pencabutan status tersangka Habib Riziek sebagai tawaran untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Usai membuka diskusi publik pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, di Mataram, Kamis, mantan panglima TNI itu menegaskan, dalam konteks hukum, Jokowi tidak bisa mengintervensi. Tapi dalam konteks kemanusiaan mungkin ada pertimbangan lain.

"Sekali lagi harus bisa dibedakan konteksnya. Mungkin ada pertimbangan kemanusiaan. Pertimbangannya seperti apa bisa diajukan, presiden yang membuat keputusan," kata Moeldoko, menanggapi pertanyaan wartawan terkait pertemuan Presiden Jokowi, dengan keluarga alumni 212 beberapa waktu lalu.

Ia juga menegaskan, pertemuan itu sebagai bukti bahwa Jokowi memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk menjalin komunikasi yang baik. "Presiden khan pemimpin negara. Berilah kesempatan bahwa semua itu bagian dari anak-anak bangsa," ucap dia pula.

Moeldoko juga tidak setuju jika dalam konteks politik orang yang berbeda pandangan dikatakan sebagai lawan. Tapi dalam kontestasi politik, yang dipikirkan adalah "mitra demokrasi", bukan lawan tanding.

Jokowi, lanjut dia, juga memandang semuanya sebagai "mitra demokrasi", maka dari itu seluruh komponen bangsa harus ditempatkan pada posisi seimbang. "Bahwasanya politik itu dinamis, makanya kita mencari keseimbangan baru," ucapnya pula.

Hal itu, kata dia, selalu dilakukan Jokowi, sehingga harapannya adalah dalam mengelola negara tidak banyak gonjang-ganjing dan tercipta ketenangan agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Dengan begitu, tujuan akhir dari pemerintah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bisa tercapai.

"Tapi kalau negara gonjang-ganjing terus, tentu akan mengganggu konsentrasi presiden, yang pada akhirnya sasaran-sasaran itu menjadi tidak bisa berjalan efisien dan efektif," kata Moeldoko.
Pewarta : Awaludin
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018