Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membicarakan sekaligus mengajak pimpinan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk segera melakukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah pejabat negara.

Dialog dan ajakan tersebut dilakukan Bambang Soesatyo pada pertemuan rutin dengan pimpinan fraksi-fraksi,komisi, dan alat kelengkapan dewan, di ruang rapat pimpinan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Adapun agenda yang dibahas, di antaranya adalah, seleksi calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Gubernur Bank Indonesia (BI), pemilihan Deputi Gubernur BI, pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pemilihan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA).

Menurut Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soestyo, dirinya sudah meminta kerja sama dengan pimpinan fraksi-fraksi, komisi, dan alat kelengkapan dewan, untuk menggerakkan anggotanya di Komisi terkait untuk percepatan proses seleksi dan pemilihan pimpinan di sejumlah lembaga negara.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, prioritas utama adalah pemilihan komisioner KPPU, yang telah dua kali dilakukan perpanjangan masa tugasnya.

"Apalagi perpenjangan masa tugas kedua, sudah akan berakhir pada 27 April mendatang," katanya.

Bamsiet, meminta Komisi VI DPR segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 orang calon komisioner KPPU periode 2017-2022 yang sudah lulus dari panitia seleksi.?

Bamsoet juga mendorong, Komisi XI DPR agar segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Gubernur BI, Perry Warjiyo, yang diajukan Presiden Joko Widodo untuk menjadi Gubernur BI.

Komisi XI DPR RI, kata dia, juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan, terhadap tiga calon pengganti untuk posisi Deputi Gubernur BI.

Komisi XI DPR RI juga didorong segera memilih anggota BPK pengganti Agus Joko Pramono yang segera habis masa jabatannya, juga melalui proses yang sama yakni uji kelayakan dan kepatutan.

"Ada 19 calon anggota BPK yang akan menjajalani uji kelayakan dan kepatutan. Semoga dapat dilaksanakan dalam waktu secepatnya," katanya.

Bamsoet menambahkan, Komisi III DPR juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim adhoc hubungan industrial di Mahkamah Agung.

"Proses seleksi terhadap semua pimpinan lembaga negara tersebut Harus transparan dengan mengedepankan asas profesionalitas dan kredibilitas," katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018