"Permasalahan di Lapas ini harus cepat dideteksi. SOP harus ditegakkan, penguatan SOP betul betul-betul dilaksanakan," kata Yasonna di sela-sela acara Refleksi Akhir Tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu.
Menurut Yasonna, penambahan sekitar 14 ribu sipir dari total sekitar 17 ribu orang yang telah lolos dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 bisa diharapkan berbagai permasalahan di Lapas.
"Januari sudah bekerja, ini kami berikan pelatihan-pelatihan dan kami beri orientasi. Kemudian melakukan `assesment` kepada pimpinan-pimpinan Lapas terus orang-orang yang punya kepentingan tidak bagus menjadi catatan penilaian kembali dan kami harapkan 2018 tidak akan ada gejolak," tuturnya.
Selain itu, Yasonna juga menyoroti perihal kelebihan kapasitas yang masih akan menjadi fokus pihaknya pada 2018.
"`Over capacity` tetap menjadi catatan kami. Ada beberapa pendekatan bahwa dari segi membangun kami tidak mampu secara finansial," ujarnya.
Sebagai contoh, kata Yasonna, sekitar 2.000 orang masuk ke Lapas perbulannya atau sekitar 24 ribu orang pertahunnya.
Namun, kata dia pihaknya hanya mampu menampung sekitar 5.000 orang dan 50 persennya berasal dari kasus narkoba.
"Coba bayangkan defisitnya sehingga `over capacity` itu satu hal yang sangat mengerikan dan yang mengerikannya lagi itu adalah 50 persen dari narkoba," ucapany.
Oleh karena itu, kata dia, Kemenkumham mencoba untuk redistribusi tahanan dari Lapas yang dianggap kelebihan kapasitas.
"Misalnya, dari Jakarta dan Jabar itu kami redistribusi ke Jateng karena Jateng masih kosong. Kan kalau dibiarin kayak gitu tidak manusiawi sangat berbahaya rentan kericuhan kalau dari segi ilmu psikologi sosial kepadatan itu menciptakan agresivitas," ungkap Yasonna.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
