Kepala Badan Penyuluhan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Momon Rusmono di Jakarta, Jumat, menyatakan, keberadaan BPP dan para penyuluh harus didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.
"Fungsi BPP yang awalnya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif dan efisien, untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar, dan teknologi pertanian," katanya.
Menurut dia, kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa perlu dihidupkan dan ditumbuhkembangkan, termasuk memperkuat balai penyuluhan sebagai simpul koordinasi.
Balai penyuluhan sebagai pusat data dan informasi pertanian di tingkat kecamatan, dapat dijadikan pusat pendidikan, pelatihan serta pusat pengembangan kemitraan.
Momon memaparkan, sesuai UU Nomor 19 Tahun 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan tani, kelembagaan petani tidak semata-mata berupa kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan), namun bisa berupa badan usaha milik petani, koperasi pertanian dan kelompok usaha bersama.
"Bila poktan/gapoktan sudah baik hendaknya dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani," katanya.
Oleh karena itu, lanjuntya, menjadi salah satu tugas penyuluh petanian untuk menumbuh dan mengembangkan minat petani untuk mau tergabung dalam kelompok tani sehingga kedepannya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkat.
Menurut dia, penyuluh pertanian, dimanapun posisinya tetap harus mengoptimalkan upaya dan kinerjanya untuk menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk negeri.
Momon mengakui, masalah pertanian di Indonesia begitu kompleks serta banyaknya kekurangan di sisi petani baik dari aspek pendidikan, modal dan kapasitas membutuhkan kinerja yang lebih baik dari pemerintah dan penyuluh pertanian hingga berdampak positif untuk peningkatan produksi, kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Berkurangnya jumlah penyuluh pertanian dilapangan dan menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian merupakan tantangan bagi pemerintah khususnya BPP.
"Langkah awal untuk mengatasi hal tersebut adalah peningkatan minat petani untuk menjadi penyuluh swadaya yang dibarengi dengan penumbuhan Pos Penyuluh Pedesaan (POSLUHDES)," katanya.
Penyuluhan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan besar dari pelatihan dan pendidikan. Untuk meningkatkan kapasitas penyuluh maka dilakukan pelatihan dengan sistem jemput bola (on job training) dengan pola widya iswara yang mendatangi BPP serta adasinergi penyuluhan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu dilakukan, karena inovasi teknologi tak ada artinya bila tidak sampai ke petani.
Momon menegaskan, disinilah peran penyuluh sebagai agen perubahan menyampaikan dan memotivasi petani untuk meningkatkan hasil produksinya dengan memanfaatkan inovasi teknologi tersebut.
"Perubahan zaman dan perkembangan teknologi tidak dapat ditanggapi dengan santai, sudah saatnya penyuluhan dilakukan dengan pendekatan fungsi yakni menjadi agen perubahan bagi petani," katanya.
(T.S025/N002)
Pewarta: Subagyo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
