Mestinya rekonsiliasi ini yang dikedepankan, bukan justru menambah persoalan bagi partai."
Mataram (ANTARA News) - Politisi senior Golkar yang juga Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin menilai pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Umar Said oleh Baiq Isvie Rupaedah tidak mencerminkan rekonsiliasi di tubuh partai pohon beringin tersebut.

"Apa yang dilakukan Partai Golkar sangat tidak sesuai dengan semangat rekonsiliasi. Karena, surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham bertujuan untuk rekonsiliasi terhadap pihak-pihak yang selama ini berseberangan," kata Muhammad Amin di Mataram, Selasa.

Menurut dia, sebaiknya rencana PAW Ketua DPRD NTB H Umar Said agar dikaji ulang. Mengingat, masalah pergantian harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku.

"Jadi tidak sembarang mengganti. Semua itu ada mekanisme dan prosedur yang harus diikuti dan dipatuhi bersama. Termasuk dengan pergantian harus disesuaikan dengan waktu yang tepat. Sebab saat ini waktu yang tepat adalah untuk rekonsiliasi, sesuai yang diamantkan Kemenkumham," jelasnya.

Sebagai fungsionaris Golkar, kata Amin, semangat SK Kemenkumham itu, adalah bagaimana semangat rekonsilasi tidak ada lagi perpecahan dan tidak ada lagi pemecatan atau pergeseran.

"Coba dikaji semuanya secara komperhensif dan mendalam serta diklarifikasi, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di internal partai Golkar," ujarnya.

Lebih lanjut, Amin menyarankan, upaya pergantian jangan sampai menimbulkan dualisme kembali termasuk saat munaslub mendatang. Oleh karena itu, partai di tingkat provinsi dan kabupaten harus menyatukan pandangan dan persepsi terkait dengan surat keputusan Kemenkumham tersebut.

Untuk itu, ia meminta semua kader agar lebih tenang dalam menyikapi pergantian pimpinan DPRD NTB tersebut. Walaupun, pergantian alat kelengkapan dewan itu tidak masalah asalkan sesuai prosedur dan waktu yang tepat. Mengingat, waktu yang dimaksud adalah rekonsiliasi.

"Mestinya rekonsiliasi ini yang dikedepankan, bukan justru menambah persoalan bagi partai," kata dia.

Disinggung mengenai penilaian kinerja Ketua DPRD yang dianggap oleh partai menurun, Amin menegaskan, jika hal tersebut tidak bisa diukur. Karena kinerja pimpinan kolektif kolegial. Sehingga tidak bisa diukur perorangan.

"DPRD saat ini relatif produktif dalam pembahasan anggaran dan peraturan daerah. Karenanya, kita kembalikan masalah ini sesuai mekanisme penetapan kader Golkar," tandasnya.

Sekretaris DPRD NTB H Mahdi Muhammad mengakui telah menerima surat dari Partai Golkar untuk melaksanakan PAW Ketua DPRD NTB H Umar Said dan menggantikannya dengan Hj Isvie Rupaeda yang kini menjabat sebagai Ketua Bapperda DPRD NTB.

"Suratnya sudah kami terima dan telah kami ajukan ke pimpinan untuk di proses," kata Mahdi.

Ia menjelaskan, dalam isi surat tersebut, Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) yang diteruskan Ketua DPD Partai Golkar NTB H Suhaili FT memutuskan agar segera dilakukan PAW kepada Ketua DPRD NTB H Umar Said.

"Yang jelas, kami sudah serahkan ke pimpinan. Apakah memutuskan mengganti atau tidak, kemudian dibacakan dalam rapat paripurna DPRD, semua tergantung dari perananan anggota DPRD NTB," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016